"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” kata Fathul.
"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023,” imbuhnya.
Fathul juga menyoroti intervensi politik dari Jokowi lewat pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye yang sempat disampaikannya beberapa waktu lalu.
Tak sampai di situ, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Jokowi menjelang pencoblosan juga dianggap berkaitan dengan politik.
3. Universitas Khairun Ternate - 2 Februari 2024
Sehari setelahnya, sejumlah akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Kota Ternate, Maluku Utara, juga menyuarakan petisi untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia saat ini.
Aksi deklarasi kebangsaan ini berlangsung di depan Gedung Rektorat Unkhair Ternate, Jumat (2/2/2024).
Salah satu akademisi Unkhair Ternate, Mochtar Adam, memberikan nilai demokrasi Indonesia saat ini anjlok di bawah angka 5.
Menurutnya kondisi itu diperparah dengan sikap Jokowi yang sempat menyinggung soal keberpihakan dan kampanye.
"Pesiden rasa-rasanya tidak bisa di dalam konstitusi, kalau anda membaca konstruksi undang-undang-nya, maka kita membutuhkan seorang presiden yang berdiri di semua anak bangsa, yang berdiri di semua partai, yang berdiri di semua pulau, maka dia akan menjadi presiden Nusantara," kata Mochtar yang didampingi sejumlah akademisi lainnya, Jumat (2/2/2024).
3. UI - 2 Februari 2024
Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah berperang demi pemulihan demokrasi di tanah air.
"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujarnya, Jumat (2/2/2024).
Hakristuti mengungkapkan saat ini Indonesia tengah kehilangan kendali sehingga menggerus etika dan keluhuran budaya.