TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman menilai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa aparat TNI-Polri tak netral di Pemilu 2024, terlalu tendensius dan tak berdasar. 

Dudung mengingatkan kepada seluruh personel TNI dan Polri agar tak mendengarkan tuduhan yang dilayangkan oleh Presiden ke-5 RI tersebut. 

"Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," kata Dudung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Pensiunan Jenderal TNI AD ini menilai, sejauh ini TNI-Polri masih bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni menjaga netralitasnya di dalam pesta demokrasi lima tahunan. 

"Ya kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas, ya."

"Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata. Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas, karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya tanggungjawabnya sebagai TNI/Polri," ungkap Dudung yang masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini.

Menurutnya, seharusnya Megawati juga mengingatkan lembaga Badan Intelijen Negara atau BIN. 

"Kemarin nggak dibilang juga kok BIN nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral. Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh," sambung dia.

Hasto sindir Dudung sibuk urus anak masuk Akmil

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto merespons ucapan Dudung.

Hasto mengatakan, Dudung ketika menjadi KSAD terlalu sibuk mengurus anaknya yang disebut sempat tak lolos Akmil.

Sehingga, menurutnya, Dudung tak mengetahui seperti apa kondisi di lapangan yang sebenarnya.

"Pak Dudung sebenarnya harusnya tahu, tetapi ketika beliau menjadi KSAD itu kan lebih banyak mengurus anaknya yang enggak lolos, kemudian terjadi perdebatan dengan Pak Andika (mantan Panglima TNI)."

"Sehingga Pak Dudung sampai lupa persoalan yang ada di lapangan karena lebih mengurus anaknya agar bisa lolos di Akmil saat itu," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024) malam.

Diberitakan sebelumnya, Megawati saat berorasi di acara Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu,menyinggung soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri dalam urusan Pemilu 2024.

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," kata Megawati.

Megawati menyinggung ada sejumlah kadernya seperti Aiman Witjaksono selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud yang terjerat kasus tudingan aparat tidak netral di Pemilu.

Selanjutnya, soal Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi.

“Kamu sama polisi, sama apratlah, sama panglimalah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?” ungkapnya.

Megawati pun mengingatkan posisinya yang pernah menjabat Presiden ke-5 adalah Panglima tertinggi masa itu.

Sehingga dia memperingati agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi. 

Jawaban KSAD soal tudingan Megawati

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melaporkan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh personel TNI kepada masyarakat selama kampanye Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Maruli saat ditanya pendapatnya soal pernyataan Megawati yang menyerukan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan TNI untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat Indonesia.

Menurut dia, hingga kini tidak ada intimidasi yang diduga dilakukan oleh jajaran TNI.

"Kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada. Kalau memang saya sampaikan tadi, kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, sampaikan saja," kata Maruli ditemui di Balai Kartini, Jakarta, usai perayaan Natal TNI AD, Senin (5/2/2024).

Maruli lantas menyinggung soal dokumen Pakta Integritas terkait dukungan ke calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pakta Integritas yang dimaksud, yaitu yang diteken Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban itu viral di media sosial. Maruli mengatakan, meski tidak ada yang melaporkan, TNI AD tetap mengusut kasus tersebut.

"Tentang Papua kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan. Tapi ada perkembangan. Ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung. Itu kalau memang ada bukti," ujar dia.

Maruli mengatakan, pihaknya tentu kesulitan jika mengusut hanya dengan kata-kata.

Untuk itu, dia menyarankan Megawati melaporkan kejadian dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI, termasuk tempat kejadian perkara.

"Kalau memang mau lebih resmi, bisa laporan atau disampaikan ada kejadian di mana kita kan coba tindak lanjut nanti. Jadi kalau sekarang ada omongan intimidasi, itu enggak tahu di mana sulit juga kita tahunya," tutur dia.

"Tapi kalau ada bukti suara, foto, saksi dan segala macamnya mudah-mudahan kita akan cepet ada dasarnya manggil orang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Megawati menyerukan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan TNI untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat Indonesia.

Megawati menegaskan, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah dan berhak untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: Jenderal Maruli Sarankan Megawati Melapor Resmi Jika Temui Ada TNI Intimidasi Rakyat

"Ingat! Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku! Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini," kata Megawati dalam kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

"Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian, ingat!" kata dia.

Megawati mengaku sudah tidak bersabar lagi karena menurutnya aparat telah dikerahkan untuk mengintimidasi rakyat di masa Pemilu 2024. 

Dia menyinggung kasus menjerat politikus Partai Persatuan Indonesia Aiman Witjaksono serta penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Gunungkidul beberapa waktu lalu.

Padahal, hukum semestinya berlaku sama kepada semua warga negara Indonesia, baik itu presiden, menteri, tentara, maupun polisi. (*)