TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti, mengapresiasi ketegasan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang menolak pembayaran biaya kuliah menggunakan pinjaman online (pinjol).

Ikrar menyatakan, sikap tegas Ganjar Pranowo terhadap masuknya bisnis fintech pinjol ke kampus menunjukkan keberpihakannya kepada keluarga miskin dan kurang mampu yang ingin menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi.

Baru-baru ini mencuat kasus fintech pinjol masuk kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pihak kampus ITB sengaja menggandeng startup pinjaman online untuk membiayai Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang menunggak biaya kuliah di kampus tersebut.

Dalam unggahan yang viral di media sosial, ITB diketahui menjalin kerja sama dengan salah satu platform, yakni PT Inclusive Finance Group (DanaCita). Tak sedikit warganet yang mengeluhkan penerapan suku bunga yang tinggi.

"Itu yang harus dihindari, seperti kasus di ITB, yang pakai kerja sama dengan pinjol untuk membayar biaya kuliah. Rektor kalau berpikir seperti itu bahaya, kasihan mahasiswa yang dari keluarga miskin atau tak mampu," kata Ikrar.

Dia mengungkapkan, dulu pemerintah memiliki program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), yang bunganya ringan karena disubsidi, namun program itu telah dihentikan.

"Kalau KMI kembali dijalankan justru lebih baik daripada pakai pinjol karena bunganya sudah pasti besar. Nanti yang udah kredit bisa tambah terbeban bunganya," ungkap Ikrar.

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia bisa mengadopsi cara pemerintah Korea Selatan dan Jepang, yang meminjamkan dana pendidikan kepada mahasiswa dan bisa mencicilnya ketika mulai bekerja.

Baca juga: DPR Mereaksi Keras ITB Bawa Fintech Danacita Masuk Kampus: Jangan Anggap Mahasiswa Konsumen Pinjol

Itu sebabnya, Ikrar sangat mengapresiasi program yang diusung pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud yang mengusung program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana.

"Ini politiknya bukan hanya menyentuh aspek pendidikan, juga pembangunan Sumber Daya Manusia. Bagaimana keluarga miskin atau tak mampu diberi akses untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi karena difasilitasi pemerintah," ungkap Ikrar.

Kritikan keras Ganjar terkait mahasiswa yang tercekik biaya kuliah, bahkan ada yang menjalin kerja sama dengan pinjol untuk membiayai UKT disampaikan dalam Debat Capres terakhir yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Ganjar: Ikhtiar Mahasiswa Agar Tetap Sekolah dengan Ngutang dan Pinjol Jadi Problem

Capres berambut putih itu menegaskan, biaya UKT yang melambung hingga menjerat para mahasiswa berakar dari liberalisasi pendidikan.

Sistem liberalisasi pendidikan ini mengarahkan satuan pendidikan berbisnis dan menanggung operasional selayaknya entitas yang mengejar profit.

"Hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini," ujar Ganjar.

Terlebih lagi, liberalisasi pendidikan telah mengorbankan nasib rakyat miskin. Banyak mahasiswa yang berlatar keluarga miskin menggantungkan harapan dapat menempuh pendidikan tinggi agar dapat mengubah nasib.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak ingin lagi ada kejadian mahasiswa yang terlilit utang hingga pinjaman online karena ingin membayar uang kuliah.

Dia mengungkapkan telah banyak berdiskusi dengan mahasiswa yang memang mengkritik liberalisasi pendidikan. Melalui kehadiran negara, ujar Ganjar, para mahasiswa dari keluarga miskin bisa menikmati kuliah murah dengan tanggungan pemerintah.

Baca juga: Terjerat Pinjol, Mahasiswa Begal Sopir Taksi Online di Surabaya Pakai Alat Kejut Listrik

“Jadi bisa dibuat Kredit Mahasiswa Indonesia, yang nanti setelah lulus dan bekerja, bisa dilunasi tanggungan itu,” ungkap Ganjar.

Dia juga ingin perguruan tinggi bisa mengatur uang kuliah berdasarkan kluster atau strata yang sesuai kemampuan mahasiswanya. (*)