Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan "Seruan Ciputat", menyikapi kondisi berbangsa dan bernegara kekinian.

Turut hadir hadir dalam pernyataan sikap itu yakni sejumlah guru besar dan alumni UIN Jakarta da diantaranya Saiful Mujani (Guru Besar FISIP UIN), Masri Mansoer (Fakultas Ushuluddin/1982, Guru Besar), dan Andi Salman Manggalatung (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta).

Baca juga: Daftar Sivitas Akademika Kampus yang Kritik Jokowi, Ada UI, UGM, hingga UMS

Kemudian Dzuriyatun Toyibah (FISIP,  IAIN 1995, Guru Besar) Ray Rangkuti, Neng Dara Affiah, (FU/Perbandingan Agama/1987), dan puluhan guru besar serta alumni lainnya.

Ada pun pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Guru Besa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani.

Dalam pernyataan sikap tersebut, satu di antaranya menyoroti ketidaknetralan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

Padahal sebagai kepala negara, Presiden Jokowi seharusnya menjadi pengayom dan bersikap netral.

"Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu," kata Saiful Mujani, di Kampus UIN Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Makna Jaket Varsity yang Dikenakan Ganjar-Mahfud di Debat: Wujud Apresiasi pada Sivitas Akademika 

Ada pun berikut pernyataan sikap civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

[SERUAN CIPUTAT]

PERNYATAAN SIKAP

ALUMNI DAN CIVITAS ACADEMICA UIN SYARIF HIDAYATULLAH,  CIPUTAT JAKARTA

Menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024, dan umumnya pengelolaan pemerintahan serta demokrasi yang beradab & beretika, maka kami alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur. Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun. Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia.