Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat boleh membagikan Bansos.
Presiden Jokowi kata Airlangga bukanlah kontestan Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga menjawab kritikan kepada Presiden yang membagikan langsung Bansos tersebut.
"Presiden boleh bagikan langsung kan presiden bukan Capres," kata Airlangga usai menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah dan Golkar Indonesia Bertadarus Al-Quran (GIBRAN) di Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Senin malam (5/2/2023).
Airlangga juga menjawab kritikan Capres yang mempermasalahkan program Bansos dari pemerintah.
Airlangga mengatakan program Bansos dijalankan pemerintah sejak lama bukan menjelang Pemilu 2024.
"Bansos dilaksanakan oleh pemerintah sejak awal pemerintahan dan dari periode sebelumnya," katanya.
Bansos diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin bukan tanpa kajian.
Airlangga mengatakan bahwa rakyat sangat membutuhkan Bansos tersebut.
BLT el nino di antaranya, diberikan karena ada fenomena el nino yang menyebabkan masa tanam para petani menjadi mundur dua bulan.
Untuk memenuhi kebutuhan petani tersebut diberikankah BLT el nino agar para petani bisa menanam.
Untuk memenuhi kebutuhan petani selama dua bulan karena masa tanam mundur diberikankah bantuan pangan 10 Kg beras
"Jadi ini sangat dibutuhkan bahkan diberbagai daerah yang kami temui mereka minta lebih dari 10 kg," katanya.
Tidak hanya BLT el nino dan Bansos Pangan pemerintah juga telah menggulirkan sejumlah bantuan lainnya di antaranyaa Program Keluarga Harapan, Program Kartu Indonesia Sehat, program Kartu Indonesia Pintar, program listrik gratis bagi rakyat miskin, dan lainnya.
"Kita ini menuju masyarakat yang maju sejahtera jadi kita ingin engine ekonomi kesejahteraan atau kita bilang ekonomi berkeadilan sosial atau ekonomi pancasila," pungkasnya.
Sebelumnya Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyatakan bantuan sosial (bansos) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Menurut Anies, bansos itu kebutuhan untuk penerima bukan kepada pemberi bantuan sosial. Anies juga menegaskan bahwa penyaluran bansos itu harus disalurkan tanpa perlu dirapel
"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini, kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi 3 bulan lagi tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan dan bersatu itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," kata Anies dalam debat.
Anies mengatakan, pemberian bansos juga harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat dan melalui mekanisme yang birokrasi.
"Bukan dibagikan di pinggir jalan tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," jelas dia.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa bansos juga harus diberikan kapada masyarakat pra sejahtera. Terkait bansos ini, Anies telah menyusun program yakni Bansos Plus.
"Kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan ada Bansos plus, angkanya ditingkatkan yang belum masuk .asih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," tuturnya.
Di sisi lain, Anies juga menyatakan bahwa ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta terkait penyaluran bansos ini juga telah dilakukan dan diberikan label anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Ketika saya bertugas di Jakarta semua paket Bansos di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta bukan dari Gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta," ungkapnya.
Tidak hanya Anies, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun mengkritik Bansos yang dibagikan Jokowi.
Pada acara deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024 kemarin, Ahok mengatakan bahwa Bansos hanya ada pada zaman kerajaan.
“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok.
Ahok yang pernah menjadi wakilnya Jokowi di DKI tersebut mengatakan bahwa Indonesia didirikan oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bukan bantuan sosial.
“Negara ini didirikan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial,” kata dia.