Ramai Sivitas Akademika Kritik Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), merespons ramainya kritik akademisi dan guru besar terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait demokrasi di pemilu 2024.

JK menilai, sikap yang disampaikan para sivitas akademika tersebut berasal dari hati nurani mereka.

"Berarti apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia, dia profesor, masa kita uji profesor," kata JK di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Diketahui, Jusuf Kalla (JK) merupakan salah seorang tokoh yang mendukung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024 saat ini.

Lebih lanjut, JK menyebut kritik yang disampaikan para guru besar itu tidak bisa terbantahkan.

Namun, JK enggan menilai lebih jauh kritikan tersebut.

"Pendapat begitu banyak akademisi para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan, dan saya tidak akan menilai itu," ucap JK.

"Karena bagaimana saya bisa menguji, mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor penguji semua," pungkas JK.

Baca juga: Eks KSAU dan WAKASAU Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud, Senggol Bansos dan Pelanggaran Etik di MK

Ada pun para akademisi dari sejumlah universitas menyampaikan kritik terhadap kondisi politik saat ini, satu di antaranya Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sivitas akademika UGM tersebut enyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Koentjoro mengatakan, petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Baca juga: JK Soroti Sanksi Etik DKPP Untuk Ketua KPU: Cara Tak Benar Akan Hasilkan Sesuatu yang Tidak Benar

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi.