Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan mantan Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi atau Hendi juga ikut mendampingi.

Setibanya di lokasi, mereka tampak mengantri untuk memasuki TPS 11. Setelah mendapat giliran, mereka pun masuk.

Ganjar bersama Alam dan Atikoh pun tampak memasuki bilik suara untuk melakukan pencoblosan.

Setelah itu, Hendi bersama Arsjad juga tampak memasuki ke TPS dan melakukan pencoblosan.

Baca juga: Ganjar Pranowo Yakin Jokowi Tak Pilih Dirinya Bersama Mahfud Saat Nyoblos Pilpres 2024

Sementara, Jokowi menggunakan hak suaranya bersama Iriana Jokowi di TPS 10, Gambir, Jakarta Pusat.

"Ya alhamdullilah baru saja saya tadi bersama dengan Bu Iriana telah melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan presiden dan wapres. Kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD kota Jakarta," kata Jokowi seusai nyoblos.

Diketahui di Pilpres 2014 ini diikuti tiga kandidat yakni Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud MD.

Selama masa kampanye Pilpres 2024, Jokowi mendapat kritik tajam dari kubu pasagan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Basswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, hingga sivitas akademika lantaran tendensi mendukung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu tidak terlepas dibawanya program kerja hingga visi misi pemerintahan Jokowi oleh pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Selain itu, juga dikarenakan Gibran merupakan putra sulung Jokowi.

Lain dari itu, Jokowi juga sempat mengatakan, menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu).

Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik. (*)