Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengklarifikasi terkait Prabowo Subianto bakal melakukan pemangkasan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jika menjadi Presiden.
Dikutip dari Reuters, Eddy mengatakan Prabowo belum mengambil keputusan terkait pemangkasan subsidi BBM tersebut.
Dia mengungkapkan pihaknya baru menyarankan kepada Prabowo untuk melakukan peninjauan saja.
Hal ini dilakukan demi memastikan agar subsidi BBM yang disebut menembus Rp 500 triliun itu benar-benar tepat sasaran yaitu diterima oleh masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan.
"Saya tidak bisa mengatakan (Prabowo) sudah setuju, tapi saran dari tim ahli agar beliau membuat anggaran negara lebih efisien," ujarnya kepada Reuters, Jumat (16/2/2024).
Sebelumnya, Eddy mengungkapkan saat diwawancarai Bloomberg Television pada Kamis (15/2/2024) kemarin, jika Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka benar-benar menjadi presiden dan wakil presiden, maka bakal memangkas anggaran subsidi BBM demi merealisasikan program unggulan seperti makan siang gratis.
"Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu," ujarnya dalam wawancara tersebut.
Sosok yang juga Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan bahwa upaya semacam itu bukan tanpa alasan lantaran 80 persen dari dana subsidi yang menembus Rp 350 triliun dinilai tidak tepat sasaran.
"Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar Rp 350 triliun di mana 80 persen ditargetkan utnuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi."
"Sehingga, kami bakal menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya," tuturnya.
Pada wawancara tersebut, Eddy juga mengatakan bahwa Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak demi membiayai sejumlah program.
Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Luruskan Misinformasi Program Makan Siang Gratis Baru Terlaksana Tahun 2029
Dia mencatat bahwa penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, nominal ini terlalu kecil dibanding negara tetangga yang mempunyai rasio sebesar 14 persen.
Program Makan Siang Gratis, Disebut Butuh Anggaran Rp 400 T
Seperti diketahui, salah satu program unggulan Prabowo-Gibran yang kerap digaungkan saat kampanye adalah makan siang gratis.
Beberapa waktu lalu, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajad Wibowo sempat menuturkan pembiayaan program tersebut membutuhkan anggaran mencapai Rp 400 triliun.
“Kita sedang menyisir berbagai sumber penerimaan. Bukan hanya Rp 1.000 triliun lebih untuk ekonomi hijau, minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis," kata Dradjad.
"Kita juga ada beberapa ratus triliun untuk target kita swasembada energi dan swasembada pangan. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar,” kara Drajad di acara bertajuk ‘Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik’ pada 19 Desember 2023 lalu.
Dia mengungkapkan ada empat cara sebagai sumber pendanaan baru untuk membiayai program yang disusun termasuk makan siang gratis.
Pertama, sumber dana didapat dari revisi satu pasal per satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan trilliun.
Baca juga: Prabowo Terima Ucapan Selamat dari Para Pimpinan Negara
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menurutnya dapat menambah penerimaan negara mencapai Rp 90 triliun.
“Waktu saya bertugas di lembaga, itu jumlahnya Rp 90 triliun lebih. Sekarang saya belum tahu mungkin jumlahnya bertambah. Itu bisa kita gali,” ungkapnya.
Ketiga, merombak rezim perpajakan yang ada saat ini semisal soal aturan Pajak Penghasilan (PPh).
Terakhir, melakukan digitalisasi di sektor ekstraktif.
“Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan, target saya kira bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup untuk kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional, nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya,” kata Drajad Wibowo.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Choirul Arifin)
Artikel lain terkait Pilpres 2024