Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyebut sudah ada 84 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 tanggal 14 Februari lalu.
"Dari KPU, angkanya 71, untuk yang 14-18 Februari. Dari Bawaslu ada tambahan 13 orang, pada tanggal yang sama. Totalnya 84 yang meninggal sampai sekarang," kata Menkes saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Senin (19/2/2024).
Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, Menkes Budi menjelaskan jika terjadi penurunan angka petugas KPPS yang meninggal dunia.
Baca juga: 2 Caleg Sudah Meninggal Sebelum Pemilu 2024 Tapi Masih Dapat Suara, Ini Penjelasan KPU
"Itu kisarannya 16 persen dari pemilihan sebelumnya (2019). Memang terjadi penurunan sangat drastis. Tapi kami pemerintah melihat bahwa satu nyawa meninggal buat kami terlalu banyak," kata Budi.
Budi pun mengatakan jika petugas KPPS sebenarnya perlu bekerja dalam kondisi yang sehat. Pemerintah sebelumnya telah melakukan skrining kesehatan bagi petugas pemilihan.
Namun pemeriksaan ini dilakukan setelah petugas terdaftar. Diketahui dari 6,8 juta petugas yang di skrining, ada 400.000 petugas KPPS yang berisiko tinggi.
"Nah ini banyak masih lolos. Risiko tingginya paling banyak hipertensi. Banyak sekali masyarakat Indonesia hipertensi," kata Budi Gunadi.
Sedangkan risiko kedua terbanyak saat dilakukan skrining adalah penyakit jantung.
"Dua paling besar (penyakit jantung dan hipertensi) Nah kemarin sudah di-skrining. Ketahuan sehat mana yang tidak, cuma sudah keburu ke daftar," tutupnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asy'ari membenarkan ada 71 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut katanya ada sebanyak 24 orang yang bertugas sebagai pengamanan baik dari linmas hingga pengamanan langsung (pamsung).
"Kemudian linmas yang menjaga keamanan kegiatan penghitungan pemungutan suara yang meninggal 24 orang," kata dia.
Lebih lanjut, dalam penghitungan KPU RI kata Hasyim, pihaknya juga mencatat jumlah petugas yang jatuh sakit. Kata dia, jumlahnya lebih dari 4 ribu orang dari tingkat kecamatan hingga TPS atau tingkat RT/RW.
Baca juga: KPU: 71 Petugas Pemilu Meninggal, Santunan Baru Diberikan kepada 4 Orang
"Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang. Dengan rincian di tingkat Kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa Kelurahan ada 696 orang , kemudian anggota KPPS di tingkat tps ada 3371 orang, untuk Linmas yang sakit ada 364 orang," beber Haysim.
Hasyim juga menyebut, pihaknya bersama pemerintah akan terus melakukan pemantauan atau coverage monitoring terhadap lembaga ad hoc seperti KPPS, PPS hingga PPK sampai akhir masa penetapan pemilu.
Adapun tanggal penetapan hasil pemilu ini akan ditetapkan pada 20 Maret 2024 atau selama 35 hari sejak pencoblosan.
"Mengapa karena ketika rekap di tingkat kecamatan teman-teman KPPS kan masih dihadirkan untuk mengawal hasil perhitungan suara di TPS," kata dia.
"Demikian juga nanti ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten-kota anggota PPK juga dihadirkan ketika rekapitulasi kabupaten kota," tukas Hasyim.
Hanya saja, dalam update Hasyim tidak membeberkan secara detail wilayah atau provinsi mana saja yang petugas pemilunya meninggal dunia.
Sementara, Anggota Bawaslu RI Herwyn J H Malonda mencatat ada sebanyak 13 pengawas pemilu yang meninggal dunia selama periode pemungutan suara Pemilu 2024.
Meski begitu, kata Herwyn, jumlah tersebut masih dinamis atau dalam artian masih bertambah, sebab pihaknya masih menerima terus pelaporan yang masuk dari seluruh provinsi di Indonesia.
"13 orang (meninggal dunia) dari 14 Februari sampai 19 Februari saat ini yang masih proses terus laporannya dinamis masuk ke kami terus," kata dia.
"Terkait dengan hal ini sambil kami terus memantau jajaran pengawas pemilu karena penyelenggaraan pemilu masih berjalan," sambung Herwyn. Dengan begitu, sejauh ini total petugas pemilu maupun pengawas pemilu yang meninggal dunia pada pemilu 2024 berjumlah 84 orang.
Beasiswa Pendidikan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh jajaran kepala daerah untuk membantu keluarga dari anggota badan ad hoc pemilu yang meninggal dunia dalam tugas.
Tito mengatakan meskipun negara hadir dengan memberi jaminan seperti jaminan sosial maupun jaminan kesehatan, tapi para kepala daerah juga diimbau untuk memberi bantuan kepada para petagas ad hoc maupun petugas KPU, Bawaslu atau mereka yang wafat dalam tugas kepemiluan.
Sebagaimana diketahui berdasarkan Surat Menteri Keuangan, jumlah santunan diberikan Rp36 juta dan Rp10 juta untuk bantuan biaya pemakaman.
“Saya juga mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk membantu keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demokrasi kita,” kata Tito.
Bantuan yang bisa diberikan oleh para kepala daerah itu lanjut Tito, bisa berupa bantuan saat pemakaman, atau pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang ditinggalkan.
“Apapun bentuk bantuannya, mulai mungkin pada saat pemakaman, di rumah duka, kalau ada keluarga punya anak masih kecil perlu sekolah berikan beasiswa dan lain-lain,” jelas dia.
“Saya mengimbau kepada seluruh rekan kepala daerah untuk memberikan atensi, bantuan kepada saudara kita, petugas yang melaksanakan dalam rangka kepemiluan, baik jajaran KPU, penyelenggara, pengawas Bawaslu, maupun petugas lain yang terkait dengan pemilu,” lanjutnya. (Tribun Network/dan/ais/riz/wly)