Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar meyakini seluruh program kerja Prabowo-Gibran tidak akan terjegal jika dalam penghitungan terakhir KPU RI pasangan nomor urut 2 itu keluar menjadi pemenang Pilpres 2024.

Keyakinan itu disampaikan langsung oleh Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman, seraya merespons soal adanya kabar kalau PDIP dan beberapa partai akan menjadi oposisi jika Prabowo-Gibran terpilih.

"Enggak, enggak. Saya percaya begini. Saya masih meyakini dan percaya di dalam diri masing-masing semua partai selama program itu baik, positif, saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Maman kepada awak media saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, sejauh ini program kerja yang selalu diumumkan oleh Prabowo-Gibran berkepentingan bagi masyarakat.

Sehingga kata Maman, setiap program yang baik dan bagus untuk masyarakat tidak akan ditolak.

"Baik bagus dan itu bisa untuk masyarakat saya yakin itu tidak akan ada penolakan," beber dia.

Perihal dengan sikap PDIP dan partai politik lainnya yang pengin berada di luar pemerintahan nantinya, Maman menyebut kalau itu hak masing-masing partai.

Meski begitu, perihal jalannya program kerja jika Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden diyakini tidak akan terganggu.

"Tapi kembali lagi itu hak politik masing-masing partai ya kita hormatilah, tinggal nanti kita berproses aja, mas. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, ini berjalan saja," ujar dia.

Baca juga: Nusron Wahid Ungkap Ada Parpol Mau Gabung Prabowo-Gibran Tapi Ajukan Aturan Main Sendiri

Pihak yang berada di luar pemerintahan memang dinilai perlu oleh Maman sebagai upaya kontrol terhadap kinerja selama memimpin.

Dirinya lantas menyinggung soal kerja pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode ini.

Kata dia, selama Jokowi memimpin, selalu ada parpol yang menjadi oposisi, dan kondisi itu berjalan dengan baik.

"Saya duduk di parlemen, di DPR Komisi VII ya banyak juga kok hal-hal yang kita kritisi apa yang dilakukan pemerintah. Jadi saya pikir tidak ada yang terlalu kita inikan, jadi mengalir dan jalan aja," tukas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Baca juga: Hasil Real Count Pilpres 2024 KPU Pukul 21.00 WIB: Dominasi Prabowo-Gibran di 36 Provinsi

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Baca juga: Demokrat Tegas Menolak Wacana Pengguliran Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.