Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024, suara PSI meroket.
Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah hingga 230.361 suara per Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.
Total suara yang masuk berdasarkan hasil Sirekap pada Sabtu pukul 15.00 WIB, mencapai 541.324 TPS atau 65,76 persen.
Padahal, sebelumnya, dari hasil real count KPU pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB, suara PSI baru mencapai 2.171.907 atau 2,86 persen.
Suara total yang masuk berdasarkan Sirekap pada saat itu, ada 65,48 persen atau berasal dari 539.084 TPS, dari total keseluruhan 823.236 TPS.
Maka, dengan tambahan tersebut, raihan suara partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu, kini mencapai 2.402.307 atau 3,13 persen.
Kemudian, data terbaru dari KPU, per Senin (4/3/2024) hari ini pukul 17.00 WIB, perolehan suara PSI sudah mencapai 2.404.307 atau 3,13 persen.
Data tersebut diperoleh dari 542.154 dari 823.236 TPS yang menyetorkan hasil suara Pemilu 2024.
Berikut fakta-fakta lonjakan perolehan suara PSI yang belakangan ini menjadi perhatian publik.
KPU Bantah Ada Penggelembungan Suara
Anggota Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Idham Holik turut menanggapi mengenai lonjakan suara PSI tersebut.
Perolehan suara PSI itu, sebagian besar diduga publik karena adanya penggelembungan suara.
Baca juga: VIDEO Pengamat: Rakyat Bisa tak Percaya pada Lembaga Survei & KPU, Jika Suara PSI Mencapai 4 Persen
Ditegaskan Idham, tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara PSI.
”Tidak ada terjadi penggelembungan suara,” ujar Idham saat dikonfirmasi, Senin (4/3/2024).
Idham lantas menjelaskan, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang yang merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C.Hasil plano yang harus diakurasi.
Selain itu, Idham juga menegaskan, ihwal hasil resmi perolehan suara peserta Pemilu ini sudah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.
“Mulai dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi dan pada akhirnya pada level KPU RI, rekapitulasi tingkat nasional,” tegasnya.
Bawaslu RI Didesak Bubar Imbas Lonjakan Suara PSI
Buntut dari lonjakan suara PSI tersebut, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Legislasi, Lucius Karus meminta Bawaslu RI dibubarkan.
Pasalnya, menurut Lucius, hal tersebut menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk menjawab dugaan adanya kecurangan di balik lonjakan suara PSI
Ditambah lagi, saat ini, tingkat kepercayaan publik kepada KPU sudah menurun drastis.
"Dari semua itu, yang selalu tidak terlihatkan kerja Bawaslunya. Bawaslu yang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Pemilu justru sembunyi di dalam ruang ruang, tidak jelas kerjanya."
"Mestinya semua dugaan kecurangan yang ada berseliweran di media sosial itu pertama dari Bawaslu sebagai pengawas," kata Lucius dalam konferensi pers di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
Lucius menjelaskan, kerja Bawaslu juga hanya mengkonfirmasi dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan publik di media sosial.
Padahal, kata Lucius, kerja pengawasan kecurangan pemilu merupakan tanggung jawab Bawaslu.
"Jadi saya kira sudah semakin layak lembaga ini dibubarkan. Atau dari Pemilu ke Pemilu ini kan kami tidak merasa semua teriakan kecurangan itu bisa dipuaskan dari hasil kerja Bawaslu."
"Lalu kalau sidah berperiode dan sudah dihabiskan puluhan triliun untuk biaya lembaga tidak penting ini. Untuk apa jadinya, jangan-jangan kita kaya dibodoh bodohkan oleh lembaga ini," kata Lucius.
"Sekali lagi, kita berharap dalam ketidakpercayaan KPU itu ada Bawaslu yang bisa menghadirkan kita. Bukti pengawasan kita sehingga angka angka itu kemudian bisa kita percaya sebagai angka yang rill dari lapangan. Dari suara manusia bukan suara hantu," sambungnya.
Pengamat Sebut Mustahil Meningkat Drastis
Menanggapi lonjakan suara PSI tersebut, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, sebagai hal yang mustahil meningkat secara drastis, seperti permainan sulap.
"Karena sesama politisi paham. Tidak mungkin langsung simsalabim suara itu. Tidak mungkin langsung melonjak," kata Ujang, Senin (4/3/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.
Ujang lantas merespons sejumlah politisi seperti, PDI Perjuangan (PDIP) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah mengutarakan kecurigaan terhadap anomali kenaikan suara PSI itu.
Kecurigaan tersebut di antaranya, meliputi operasi untuk melimpahkan suara ke partai politik (parpol) tertentu, agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Dalam hal ini, Ujang membenarkan, memang terdapat operasi untuk mengalihkan suara hasil Pemilu.
Maka dari itu, demokrasi bisa terancam, sebab suara masyarakat dalam pesta demokrasi ini dimanipulasi hingga dimainkan oleh pihak tertentu.
"Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya," ucap Ujang.
Ujang pun mengingatkan, pentingnya menempuh Pemilu melalui jalur yang benar dan normal, tanpa melakukan kecurangan.
Peserta Pemilu diimbau, tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu.
"Jalur yang halal, bukan yang haram, yang tidak ada main mata misalnya antara penyelenggara dengan oknum tertentu," jelas Ujang.
Beredar Kabar Ada Operasi Senyap Pemenangan PSI Sejak Sebelum Pemilu 2024
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy mengungkapkan, dirinya mendengar kabar mengenai adanya operasi senyap pemenangan PSI sejak sebelum Pemilu 2024 diselenggarakan.
Dikatakan Romy, panggilan akrab dari Romahurmuziy, pemenangan tersebut menargetkan penyelenggara [emilu daerah, agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kabupaten/kota di Jawa.
Kemudian, 20 ribu suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa.
“Sejak sebelum Pemilu, saya mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat."
"Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50rb suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20rb suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” kata Romy, melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/2/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.
Dijelaskan oleh Romy, hal tersebut dilakukan dengan cara membiayai organisasi masyarakat (ormas) kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri.
“Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar,” tambahnya.
Lanjut Romy, hal tersebut didengarnya dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu.
Namun, kata Romy, rencana itu sepertinya tidak berjalan mulus.
Sehingga, perolehan berdasarkan Quick Count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentery treshold (PT).
Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Kritisi Soal Suara PSI yang Meroket, Pengamat Ujang: Tidak Mungkin Simsalabim Langsung Melonjak dan Romy Ungkap Ada Operasi Senyap Pemenangan PSI Sejak Sebelum Pemilu, Target 50 Ribu Suara di Kab/Kota.
(Tribunnews.com/Rifqah/Seno Tri/Igman Ibrahim/Mario Christian) (Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti/Budi Sam Law Malau)