Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada real count Pemilu 2024 berbuntut kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasar pantauan Tribunnews, raihan suara PSI meroket dalam tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024.
Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah hingga 230.361 suara per 2 Maret 2024 pukul 15.00 WIB. Sedangkan pada 29 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, suara PSI baru mencapai 2.171.907 atau 2,86 persen.
Terbaru, per Senin (4/3/2024) pukul 15.00 WIB, suara PSI mencapai 2.404.302 suara atau 3,13 persen.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai lonjakan suara yang dialami PSI tidak masuk akal.
"PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam itu dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama," ungkap pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil, dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, Senin.
"Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal," lanjutnya.
Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, sudah mengingatkan penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.
"Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi," ungkapnya.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, rekayasa tersebut diduga untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi.
"Yaitu satu, memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, dua, meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen, dan tiga, untuk menggerus suara PDI Perjuangan," ujarnya.
Baca juga: Formappi Desak Bawaslu RI Dibubarkan Buntut Lonjakan Suara Tidak Wajar PSI
Koalisi Masyarakat Sipil telah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU.
"Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu," ungkapnya.
Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak para anggota DPR RI menggunakan hak konstitusional untuk membongkar kejahatan Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan Hak Angket.