Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Irma Hutabarat merespons soal rencana PPP akan memasukkan anomali kenaikan suara PSI dalam hak angket DPR.

Merespons hal itu, Irma mengatakan bahwa prosedur tersebut salah. Ia menjelaskan jika ingin melakukan protes proses pemilu bisa diadukan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bahkan dikatakannya Irma, jika ada sengketa pemilu bisa diajukan untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Itu kan jalurnya salah, kalau mau protes ada Panwaslu dan Bawaslu, kalau ada sengketa ke MK,” kata Irma kepada Tribunnews.com di Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Ia lalu menjelaskan bahwa hak angket DPR bukan untuk mengurusi pemilu. Tetapi untuk mengawasi apakah ada kebijakan dari pemerintah yang salah.

Baca juga: Ketua Bawaslu Respons Isu Penggelembungan Suara PSI: Sudah Diverifikasi, Tidak Terbukti

“Apakah ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang? Baru boleh diangket,” terangnya.

Sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy memprotes mengenai melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai tak wajar dalam beberapa hari terakhir.

Rommy menegaskan, PPP akan memasukkan anomali kenaikan suara PSI dalam hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sedang direncanakan.

"Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan," kata Rommy kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).

Dia mengatakan, sejak sebelum Pemilu, dirinya sudah mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat. 

Menurutnya, para penyelenggara Pemilu daerah ditargetkan agar perolehan suara PSI per kabupaten/kota di Pulau Jawa sebanyak 50 ribu suara. 

Sementara, untuk daerah di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20 ribu suara per kabupaten/kota.

"Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar," ujar Rommy.