Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah soal isu yang beredar bahwa partai berlambang ka'bah tersebut ditawari jatah atau kursi menteri dari pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024.

Juru Bicara Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, Imam Priyono, mengatakan isu tersebut muncul setelah Fraksi PPP di DPR RI belum memutuskan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu.

"Tidak benar ada tawaran kursi menteri ke PPP dan soal kehati-hatian partai dalam memutuskan soal hak angket lebih kepada upaya PPP melakukan kajian dan manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat, juga pertumbuhan demokrasi jika hak angket tetap digulirkan" ujar Imam dalam pesan yang diterima, Senin (11/3/2024).

Baca juga: Nasdem Bantah dapat Jatah 2 Kursi Menteri Jika Prabowo-Gibran Resmi Jadi Presiden dan Wapres

Imam juga menegaskan hingga saat ini PPP fokus menjaga suara mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan nasional.

"Tentu tidak benar pula jika dinyatakan bahwa PPP tidak bisa menjaga suara, karena berbagai upaya terus kami lakukan terlebih dengan apa yang kita ketahui bersma bahwa Sirekap sendiri hingga saat ini masih mendapatkan kritik dan masukan dari publik," kata Imam

"Partai Persatuan Pembangunan hingga saat ini masih mengawal proses rekapitulasi, dengan tetap melakukan kajian mendalam khususnya soal hak angket terutama dampaknya bagi kondisi politik dan ekonomi masyarakat ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Amir Uskara mengatakan PPP belum membahas soal rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Persoalan angket, saya kira kita belum singgung sama sekali dalam proses-proses pertemuan-pertemuan di internal," kata Amir kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Amir menjelaskan, fokus PPP saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Adapun hal tersebut, dikatakan Amir, merupakan instruksi langsung dari pimpinan partai.

"Sesuai dengan instruksi ketua umum kami, dan juga kami di fraksi, kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing. Karena habis itu kita akan mengambil sikap terkait dengan apa yang beredar saat ini," ungkapnya.

Amir membantah belum dibahasnya hak angket di PPP menjadi tanda PPP tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut.

"Kalau kita cerita tentang hak angket tentu kita melihat apa yang terjadi kita buatkan hak angket. Salah satunya misalnya tentu kalau dianggap dalam pileg ada persoalan-persoalan besar yang harus dipertanyakan kepada pemerintah, tentu itu juga akan menjadi bahan bagi kami," tutur dia.

"Cuma kan kami harus sampaikan kepada teman-teman bahwa PPP saat ini posisinya adalah memang berada di dalam pemerintahan," tandas Amir.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mencermati pidato Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Muhammad Jusuf Kalla atau JK di Universitas Indonesia pada Kamis (7/3/2024) kemarin.

Mahfud menekankan pada pandangan JK soal perlunya hak angket terkait pemilu 2024 digulirkan di DPR karena pemilu tahun ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah.

JK, kata Mahfud, juga memandang hak angketperlu dilakukan agar apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini tidak menjadi tradisi kenegaraan di mana pemenang pemilu hanya yang paling berkuasa.

"Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahgunakan uang, itu kata pak JK ya," kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

"Dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan itu, (kata orang) 'Ah Pak Mahfud paslon'," sambung dia.

Menurutnya, ceramah yang disampaikan JK sangat bagus karena mencerminkan pandangan seorang negarawan.

Iya juga menekankan pandangan JK yang mengatakan pemilu terburuk ini harus diklarifikasi melalui proses angket.

Karena hal terebut dapat menyebabkan krisis politik sementara itu krisis ekonomi diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

"Kalau politiknya belum selesai lalu ketemu (krisis ekomomi), yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak JK yang saya pahami dari ceramahnya," kata dia.