“Persoalan kecurangan sekarang cuma DPT fiktif yang merupakan sumber suara, sumber daya dikerjai dulu apakah di-mark up atau diciutkan, kemudian masuk ke proses cara menghitung. Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 basis problem sama dari pemilu ke pemilu, pelaku berbeda, tetapi poinnya siapa yang lagi berkuasa mempertahankan diri,” katanya.

“Kenapa perserta pemilu tidak mempermasalahkan DPT fiktif dan langsung ikut pemilu? Pemilu 2024 membuat luka rasa keadilan masyarakat menganga, sistem pemilu ini menambah masalah,” pungkasnya. (Tribunnews/Yls)