Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota tim hukum capres-cawapres 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Yakub Hasibuan, menyatakan tidak ada intervensi penguasa dalam kemenangan kliennya pada Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan suami dari selebriti Jessica Milla itu dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan capres-cawapres 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).

"Tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan Pihak Terkait (Prabowo-Gibran)," kata Yakub saat menyampaikan jawaban atas permohonan gugatan capres-cawapres 01 dan 03.

Yakub mengatakan, Pemohon (Anies-Muhaimin) dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa, dalam hal ini presiden, para menteri, penjabat (Pj) kepala daerah, aparatur negara, kepala desa, untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

Merespons hal itu, Yakub menilai, pendapat kubu Anies-Muhaimin tersebut mengada-ngada dan menyesatkan.

"Dalil pemohon tersebut selain mengada-ngada dan menyesatkan, juga menafikkan semua usaha, strategi, kerja keras partai politk pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan di pusat mau pun daerah dalam memperjuangkan kemenangan Pihak Terkait pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024," tegasnya.

Adapun ia menjelaskan, berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan Prabowo-Gibran melibatkan konsultan dan profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara pada Prabowo-Gibran, satu di antaranya untuk merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial.

"Yaitu 33 persen suara pemilih dan juga pemilih gen-z yaitu 22,80 persen dari suara pemilu dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai cawapres serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda, alhasil semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan Pihak Terkait dengan memperoleh suara 58,58 persen atau setara dengan 96 juta," ucapnya.

Baca juga: PKB: Kita Harap PDIP Leading Hak Angket Karena Punya Kekuatan Besar di Parlemen

Yakub juga menjelaskan hal lain terkait dalih kubu Anies-Muhaimin yang seolah menunjukka intervensi dari presiden dan para menteri dengan mempolitisasi program-program kerjanya dalam memenangkan Prabowo-Gibran sangat absurd.

"Mengingat semua proker presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari, atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau APBN yang telah disetujui DPR," tuturnya.

"Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024."

Sebelumnya, Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Bambang Widjojanto menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan para menterinya ikut berkampanye untuk paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka.

Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa BW itu, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan perselisisahn hasil pemilihan umum (PHPU), di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (27/3/2024).

Baca juga: Kubu Anies Kutip Ayat Al-Quran di Harvard saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres

BW awalnya menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dengan menyatakan bahwa dia mendapat informasi dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik, pada tanggal 16 september 2023.

"Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN (Badan Intelejen Negara) untuk mengetahui data survei dan arah partai politik. Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon?" kata BW dalam keterangannya dalam persidangan.

Tak hanya itu, selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, BW menduga, Jokowi juga menggerakkan sejumlah menterinya untuk berkampanye untuk Prabowo-Gibran.

"Jokowi juga menggerakan atau setidak membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ucap BW.

Nama sederet menteri Jokowi itu disebutkan BW, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) kepada warga Mandalika. 

Kemudian, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memberikan dukungannya kepada paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial.

Selanjutnya, ia menyebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang disebut sempat mendampingi Gibran kampanye di Papua, pada hari Jumat 26 Januari hingga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02.

"Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk pasangan calon nomor urut 02 prabowo-gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh indonesia," ungkap BW.

Bambang Widjajanto juga menyebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Kemudian, Menteri Komunikasi yang sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut untuk menggalang dukungan 02, serta Menteri Perindustrian diduga melakukan penggalangan.

"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagiakan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya."