Baca tanpa iklan
Vid pun mencontohkan ketika provinsi dengan tingkat kemiskinan 10 persen, maka ada peningkatan margin sebesar 6-9 persen antara suara pemenang dengan total suara seluruh kandidat.
Dia mengatakan data itu baru mencakup dampak dari gelontoran bansos rutin dan belum meliputi dampak dari bansos ad hoc seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino hingga BLT Mitigasi Risiko Pangan yang sempat disalurkan pada awal Januari-Februari 2024 lalu.
"Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan yang lainnya, bansos itu bisa diklaim sebagai hasil dari kebijakan pemerintah."
"Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersbeut dari pemerintah atau dari pihak yang lain, bukan atas kerja mereka atau pihak yang lain," ujar Vid.
Politisasi Bansos Lewat Pernyataan Airlangga hingga Zulhas
Pada kesempatan yanga sama, ekonom senior dari UI, Faisal Basri turut menyoroti soal bansos tetapi berdasarkan pernyataan dari tiga menteri Jokowi yaitu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; dan Menteri Perdagangan (Mendag), Zukifli Hasan atau Zulhas.
Faisal menganggap tiga menteri tersebut telah aktif menyerukan bahwa bansos merupakan pemberian dari Jokowi.
Meski menurutnya banyak menteri menyuarakan hal sama, tetapi Airlangga, Bahlil, dan Zulhas menjadi tiga menteri yang paling vokal menyuarakan hal tersebut.
"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," kata Faisal.
Adapun pernyataan Faisal itu berkaca dari permintaan Airlangga hingga Zulhas agar masyarakat berterima kasih kepada Jokowi lantaran telah menyalurkan bansos.
"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos)."
"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitiasi bansos," kata Faisal.
Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ahli: Kunjungan Jokowi Efektif Tingkatkan Suara Prabowo
Alhasil, Faisal pun menyebut penggelontoran bansos yang disalurkan menjelang Pilpres 2024 merupakan praktik dari pork barrel politics atau politik gentong babi kepada masyarakat miskin.
Pernyataannya itu, menurutnya, berdasarkan masih masifnya penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem, miskin, hingga rentan miskin.
"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," ujarnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024