Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersyukur karena Partai Golkar membantah hendak merebut kursi Ketua DPR RI melalui revisi Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
"Ya Alhamdulillah kalau sudah dibantah bahwa tidak ada upaya untuk mengubah undang-undang MD3 dari Golkar," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Hasto menjelaskan, PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2024 dan layak mendapatkan posisi Ketua DPR.
"Karena memang di dalam demokrasi yang matang, seharusnya UU terkait dengan hasil Pemilu di mana MD3 itu merupakan cermin hasil Pemilu di mana apa yang disuarakan rakyat yang menempatkan PDIP sebagai pemenang Pemilu," ujarnya.
Apalagi, kata dia, perolehan kursi DPR dari PDIP di tingkat kabupaten/kota juga mengalami kenaikan.
Baca juga: Wakil Ketua Umum Gerindra: Tidak Ada Gerakan Konkret Mengubah UU MD3
"Bahkan kursi yang diperoleh tingkat kabupaten/kota mengalami kenaikan, ini harus senafas untuk menjadi ketua DPR RI," ucap Hasto.
Hasto mencotohkan, di beberapa daerah Golkar berhak mendapatkan Ketua DPRD karena perolehan suaranya tertinggi.
"Dan sistem proporsional itu juga harus dijabarkan dalam proporsionalitas terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif," imbuhnya.
Baca juga: Golkar Bantah Ingin Revisi UU MD3 Untuk Dapatkan Kursi Ketua DPR RI
Isu perebutan kursi Ketua DPR ini muncul setelah perolehan suara Golkar mendekati PDIP hasil Pemilu 2024.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, membantah pihaknya ingin merevisi UU MD3 untuk merebut kursi Ketua DPR.
"Tidak ada agenda untuk merivisi UU MD3, baik di Baleg atau pun di komisi mana pun," kata Dave, kepada Tribunnews.com Minggu (31/3/2024).