Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Pro-Jokowi (Projo) menyatakan kalau rencana pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanyalah sebatas silaturahmi biasa. Sehingga, tidak memerlukan syarat tertentu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Projo Handoko yang sekaligus merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Kata Handoko, suatu pertemuan atau silaturahmi terutama pada bulan Syawal adalah kearifan budaya Nusantara.
Sehingga menurutnya, segala kegiatan yang melibatkan tokoh politik tidak harus melulu diidentikan perihal urusan politik.
"Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik. Enggak usah pakai syarat," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/04/2024).
Baca juga: Beda Kemeriahan Anies, Prabowo dan Ganjar di Momen Lebaran, Undang Warga hingga Kental Nuansa Elite
Menurut Handoko, pernyataan Hasto seperti tidak antusias dengan rencana pertemuan di antara kedua tokoh bangsa tersebut.
Bahkan, Hasto mengatakan Jokowi harus bertemu pengurus ranting (tingkat kelurahan) PDIP sebelum bersilaturahim dengan Mega.
Padaha kata dia, silaturahmi seyogyanya hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan dari pihak yang terlibat.
"Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat. Masyarakat Indonesia tidak bisa menerima tindakan berlebihan dalam segala hal," ujar dia.
Baca juga: Jokowi Mau Silaturahim ke Megawati Segala Pakai Syarat, Projo: Bikin Rakyat Ilfil
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut bahwa kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat langsung bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Diketahui hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati menjadi sorotan usai kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, di mana keduanya dianggap ‘berseberangan’.
Bahkan, buntut hal itu, keduanya yang sebelumnya terlihat erat, kini di momen Idul Fitri keduanya belum bertemu.
Presiden Jokowi pun belum terlihat sowan dan bersilaturahmi dengan Megawati.
Soal pertemuan dengan Megawati, Hasto ungkap syarat untuk Presiden Jokowi, yakni harus bertemu dengan anak ranting terlebih dahulu.
"Tapi, dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan 'sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu'," kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).
Hasto menyebut soal Jokowi tidak dapat langsung bertemu dengan Megawati lantaran buntut dari dugaan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dan dirinya mengatakan bahwa dugaan penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Padahal, menurut Hasto, PDIP begitu berharap Pilpres 2024 menjadi warisan atau legacy Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.
“Tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari presiden. Dan kemudian terjadi akibat nepotisme kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu. Sehingga anak ranting, ranting, justru yang jadi benteng Ibu Mega agar tetap kokoh berdiri di dalam pengabdian mengawal demokrasi itu," katanya.
Sehingga terkait usulan anak ranting, Jokowi harus bertemu dengan mereka sebelum bertemu dengan Megawati, dianggap Hasto masuk akal.
Karena menurut Hasto anak ranting PDIP menjadi benteng dari Megawati di PDIP.