TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan tidak akan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatra Utara melalui satu partai saja.

Bobby Nasution berencana akan mengambil formulir pendaftaran pencalonan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut ke semua partai jika memungkinkan.

"Ya nanti kita ambil formulir pendaftaran pencalonan Pilgub Sumut. Kita akan mencoba ke semua partai kalau bisa," jelasnya usai menghadiri acara halalbihalal seluruh ASN Pemko Medan, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: PDIP Ogah Dukung Bobby Nasution di Pilgub Sumut: Berkompetisi dengan Ijeck Lebih Menarik

Disinggung soal PDIP yang sudah menutup pintu, Bobby Nasution mengaku akan mencoba melakukan pendekatan kembali.

"Nanti, insyaallah kita coba (untuk ambil formulir ke PDIP)," menantu Presiden Joko Widodo itu.

Bobby menjelaskan, dirinya akan berkomunikasi lagi dengan PDIP. Hanya saja, komunikasi tersebut untuk urusan kerja Pemko Medan.

"Enggaklah (komunikasi) saya selalu sampaikan dengan seluruh partai bukan urusan politiknya ya, tapi urusan kerja. Begitupun di DPRD Medan kita ke seluruh fraksi berkomunikasi untuk ambil keputusan sama-sama. Tidak ada yang gejolak terlalu tinggi. Semua disupport partai Politik," jelasnya.

Menurutnya, panggilan PDIP nantinya merupakan panggilan silaturahni saja.

"Mudah-mudahanlah bisa untuk panggilan rindu saja. Insyaallah mudah-mudahan (bisa ambil formulir di PDIP)," jelasnya.

PDIP: Semua boleh daftar kecuali Bobby

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menutup pintu mengusung Bobby Nasution dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Utara.

Menurut Hasto, penolakan terhadap menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu adalah usulan dari bawah.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatra Utara kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, itu usulan dari bawah," kata Hasto di depan kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta pada Jumat (12/4/2024) malam.

Baca juga: Bawaslu Evaluasi Panwas Pemilu yang Tidak Optimal Berpotensi Diganti saat Pilkada 2024

Hasto menjelaskan, selama proses pendaftaran berlangsung, pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai dugaan kecurangan menjadi perhatian.

"Selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya Pemilu," ujarnya.