Selain itu, aspek transparansi MK dalam penyelenggaran sidang sengketa Pilpres 2024 juga dinilai mempengaruhi naiknya tingkat kepercayaan publik terhadap MK.
"Kemudian juga soal jadwal Pilkada. Kemudian juga transparansi MK terkait dengan sidang PHPU itu saya kira membantu MK untuk memulihkan kepercayaannya terutama pasca babak belur setelah mengeluarkan putusan nomor 90 berkaitan dengan syarat capres dan cawapres yang dipersoalkan banyak orang itu," kata Burhanuddin.
Terkait dengan metode dan hasil survei, menurutnya evaluasi publik cenderung lebih positif.
Baca juga: Pemulihan Kepercayaan Publik terhadap MK, Ketua: Apa yang Akan Dilakukan Itu Bagian dari Pembuktian
Hal tersebut, kata dia, karena terkait dengan profil kelas sosial responden.
"Kalau survei tatap muka itu biasanya evaluasi publik lebih positif karena kelas menengah bawah lebih banyak atau lebih potensial direkrut dalam proses wawancara tatap muka. Sementara (survei) by phone itu kelas menengah bawah agak kurang punya kesempatan untuk terwakili, terutama mereka yang tidak punya HP (ponsel)," kata dia.
Metodologi yang Diklaim
Target populasi survei yang dilakukan pafa 4 sampai 5 April 2024 tersebut adalah WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel atau telepon yang merupakan bagian dari sekira 83% dari total populasi nasional.
Sampel dipilih melalui metode RDD atau Random Digit Dialing (pembangkitan nomor telepon secara acak) sebanyak 1.201 responden.
Margin of Error survei diperkirakan berada di angka ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi random sampling.
Wawancara dengan responden dilalukan lewat telpon oleh pewawancara yang dilatih.