Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah menyodorkan Ketua Umum PSI yang juga merupakan putra bungsunya yakni Kaesang Pangarep ke partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampikan Presiden usai meresmikan ekosistem baterai dan mobil listrik Korea Selatan, di Karawang Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

"Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai," kata Jokowi.

Isu Jokowi menyodorkan Kaesang ke Parpol tersebut sebelumnya dikemukakan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi.

Baca juga: Puan Akui PDIP Pertimbangkan Usung Kaesang di Pilkada Jawa Tengah 2024

Ia mengatakan bahwa Presiden telah menyodorkan putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kepada sejumlah partai politik (parpol) agar bisa ikut Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Presiden urusan Pilkada merupakan urusan parpol.

Begitu juga dengan urusan kontestasi Pilkada.

"Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai jadi jangan ditanyakan kepada saya," kata Presiden.

Bantahan bahwa Jokowi telah menawarkan Kaesang ke Parpol Untum maju di Pilgub Jakarta juga disampikan oleh Staf Khusus Presiden Grace Natalie.

Menurut Grace, Presiden sama sekali tidak ikut campur dalam Pilkada yang akan digelar November mendatang.

"Tidak benar itu pak Presiden menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai. Pak Presiden tidak ikut campur terkait Pilkada dimanapun," kata Grace, Kamis, (27/6/224).

Menurut Grace, Pilkada merupakan ranah partai politik, bukan Presiden.

Sekarang ini Presiden Jokowi fokus menyelesaikan sejumlah program kerja pemerintah hingga akhir masa jabatannya pada Oktober mendatang.

"Persoalan pilkada adalah ranah partai. Pak Presiden  fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang," katanya.

Grace yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina PSI mengatakan bahwa pembicaraan Pilkada yakni berbicara mengenai popularitas serta koalisi antara Parpol.

Oleh karenanya pembicaraan Pilkada letaknya di Parpol bukan Presiden.

"Urusan pencalonan Pilkada, bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya disitu. Diskusinya disitu. Bukan di Presiden," pungkasnya.