Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap masih banyak titik di wilayah Pulau Jawa yang akses internetnya belum cukup baik.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Fadhilah Mathar, saat merespon terkait kesiapan infrastruktur telekomunikasi jelang pelaksanaan Pilkada 2024, di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Fadhilah mengungkapkan, wilayah di Pulau Jawa yang koneksi internetnya masih belum cukup baik seperti beberapa titik di Pandeglang (Banten), Lebak (Banten), hingga Tasikmalaya (Jawa Barat).
Bahkan, lanjut Fadhilah, terdapat pula titik di wilayah Jakarta yang akses internetnya belum cukup baik, yakni di Kepulauan Seribu.
Baca juga: Kominfo Ajak Calon Kepala Daerah Perangi Kampanye Negatif di Ruang Digital
Padahal, aspek terkait internet atau telekomunikasi sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada di suatu wilayah.
"Tidak semua wilayah yang kita sebutkan 3T itu adanya di luar Pulau Jawa. Karena tadi Ibu Airin (Calon Gubernur Banten) sudah sempat sampaikan misalnya di Pandeglang dan Lebak itu juga akses internet susah," kata Fadhilah dalam diskusi bertajuk 'Wujudkan Kampanye Damai' yang digelar Tribun Network di Menara Kompas, Jakarta, Senin (30/9/2024).
"Di tempat Pak Ilham (Calon Wakil Gubernur Jawa Barat) juga di Tasikmalaya, Garut juga masih kita harus memberikan fasilitas akses internet. Bahkan di Pulau Seribu juga masih ada persoalan dengan koneksi internet," sambungnya.
Baca juga: Kominfo: Humas Harus Mampu Kelola Relasi Media Secara Bijak dan Proaktif
Fadhilah menyebutkan, itu baru sebagian kecil wilayah di Indonesia yang sambungan internetnya tak cukup bagus.
Belum lagi di wilayah 3T seperti di Papua dan Maluku.
Untuk itu, lanjut Fadhilah, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencari solusi agar infrastruktur telekomunikasi atau sambungan internet dapat berjalan optimal, saat penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Secara khusus kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan bahwa di wilayah-wilayah terutama yang di 3T, itu bisa mengakses informasi setidaknya mengenai informasi tentang pemungutan suara, penghitungan suara," pungkasnya.