TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Kodam V/Brawijaya mengoptimalkan pengawasan sekaligus pengamanan terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Timur. 

Hal itu disampaikan Meutya Hafid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. 

"Komisi I DPR mendorong Kodam V/Brawijaya untuk mengoptimalkan pengawasan kerawanan Pilkada Serentak 2024 dengan menyiapkan langkah-langkah strategis termasuk upaya antisipasi terjadinya konflik," kata Meutya Hafid dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Baca juga: Pengamat Yakini Partai Koalisi Indonesia Maju Bakal Saling Berhadapan di Pilkada Serentak 2024

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan yang perlu menjadi atensi adalah optimalisasi pengawasan terhadap potensi ancaman Pilkada Serentak 2024 terkait penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pilkada serta ancaman peretasan data pilkada.

"Kami sudah mendengar paparan dan penjelasan termasuk kesiapan dari Kodam V/Brawijaya. Tentunya kami di Komisi 1 DPR mengapresiasi Kodam V/Brawijaya dengan persiapannya ini. Kita semua berharap Pilkada di Jawa Timur akan berlangsung aman, damai, lancar, serta jujur dan adil. Insya Allah, masyarakat dapat memberikan suara mereka tanpa gangguan keamanan yang signifikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Meutya Hafid juga menekankan pentingnya dukungan pengawasan terhadap berbagai Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia untuk mencegah kekerasan politik. 

"Seperti halnya peristiwa kekerasan politik di AS, jangan sampai hal itu juga tidak terjadi di Indonesia. Kami semua berkomitmen untuk memastikan bahwa kekerasan politik tidak boleh terjadi di negeri ini. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan terhadap Kodam diperlukan," tegas legislator dapil Sumut I tersebut. 

Menurutnya, peran TNI sangatlah penting dalam mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.