Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembentukan poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta disinyalir untuk memunculkan skenario pasangan calon tunggal melawan kotak kosong.
Bukan tidak mungkin, poros KIM Plus dapat menjegal Anies Baswedan untuk tidak bisa bekontestasi di Pilkada Jakarta.
Baca juga: Kaesang Siap Lawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Jika Maju Pilkada Jakarta 2024
KIM merupakan gabungan partai politik yang mengantarkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024 antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PSI dan Demokrat.
Saat ini, ada 3 parpol di luar poros KIM yang berpeluang gabung ke KIM Plus. meraka adalah NasDem, PKS dan PKB.
Baca juga: PKS Tunggu Keseriusan Nasdem Terbitkan SK Dukung Anies di Pilkada Jakarta
PDIP Tak Biarkan Calon KIM Lawan Kotak Kosong
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memberi sinyal tak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Said mengatakan, wajar jika partai politik (parpol) menentukan sikapnya dalam kontestasi termasuk membentuk KIM Plus.
"Begitu juga ketika PDIP melakukan sesuatu dengan otonomi dan kedaulatan yang dimiliki oleh PDIP tiba-tiba pihak lain akan marah, kan tidak juga biasa," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menyebut, PDIP memiliki bakal calon gubernur (cagub) untuk diusung di Pilgub Jakarta.
"Insya Allah Jakarta kami punya calon," ujar Said.
Namun, Said tak mengungkapkan apakah cagub tersebut berasal dari PDIP atau tokoh luar partai.
Baca juga: PKS Beri Tugas Anies Genapi Kursi agar Bisa Maju Pilkada DKI Jakarta: Deadline Awal Agustus
"Kami lagi menggodok calon sendiri," ucapnya.
Dia menjelaskan, PDIP sedang menggalang dukungan partai lain untuk bekerja sama di Pilgub Jakarta.
Sebab, PDIP belum memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi.
"Ini kan lagi menggenapi rukun iman. Kami butuh 24 kursi untuk di DKI. Maka kemudian lintas partai berbicara. Kalau belum apa-apa orang, kemudian kursinya tidak dihitung, maka kemudian bisa mentok kepada urusan orang," ungkap Said.