Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdika

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih membuka komunikasi dengan partai politik lainnya.

Menurutnya, desain politik KIM kekeluargaan dan kegotoroyongan sesuai demokratisasi dalam nilai-nilai Pancasila.

Idrus menuturkan, konsep kebersamaan ini kelak untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Dan KIM sudah mantap memilih kader Golkar, Ridwan Kamil, sebagai bakal Calon Gubernur untuk mengarungi Pilkada Jakarta 2024.

Ketokohan Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar menjadi pertimbangan untuk maju di Pilkada Jakarta.

Idrus memastikan, tidak ada upaya menjegal bakal Cagub manapun, termasuk Anies Baswedan, agar Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

“Bukan, jadi kan ada komunikasi, di dalam demokrasi itu komunikasi bebas. Yang salah itu kalau misalkan kita melarang orang untuk komunikasi dengan yang lain, itu yang enggak boleh,” kata Idrus dalam podcast dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

”Tetapi, di dalam komunikasi itu politik yang dilakukan ya ternyata kan yang mendapat respon,” imbuhnya.

Baca juga: PDIP Tawarkan Barter Politik dengan PKB, Berpeluang Usung Anies di Pilkada Jakarta?

Menurut Idrus, konsep gotong-rotong dari KIM sesuai pesan sila ke-4 Pancasila yakni permusyawaratan perwakilan demi mencapai mufakat.

KIM pun masih membuka pintu koalisi, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Ridwan Kamil dapat memenangkan kontestasi dengan mudah.

Idrus menyebut kekuatan koalisi besar ini bukan untuk menjegal pasangan calon tertentu, tetapi strategi politik, strategi pemenangan sekaligus kalkulasi politik.

“Kalau menjegal sama dengan mengkhianati nilai-nilai Pancasila, berarti kan bukan sebuah keluarga, satu keluarga juga ayo bareng-bareng dong,” urainya.

Golkar memandang hubungan dengan PKS juga harmonis terbukti pada Pilpres 2014 di mana saat itu terbentuk Koalisi Merah Putih.

Idrus mengaku, dirinya sebagai mantan Ketua Koalisi Merah Putih merasakan suasana kebatiannya yang hangat dengan PKS.

“Kita melawan Koalisi Indonesia Hebat ketika itu, kita tahu yang namanya PKS itu dengan kita dengan Pak Prabowo, itu suasana kebatinannya ketika itu luar biasa loh jadi tidak ada hambatan-hambatan psikologis politik,” imbuhnya.

Baca juga: Sidang Sengketa Ulang Pileg 2024, KPU Diduga Hilangkan C Plano di Banten Untuk Bantu PDIP

KIM tidak menampik bahwa Pilkada merupakan kontestasi tokoh.

Ridwan Kamil yang mulanya diberikan surat tugas dari KIM untuk maju di Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta, kini sudah dipastikan akan bertarung di Jakarta.

Itu berdasarkan keputusan para pimpinan partai politik KIM di antaranya Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat

Sehingga posisi calon gubernur di Jawa Barat diberikan untuk kader Gerindra Dedi Mulyadi.

“Jadi, bukan barter, tetapi distribusi posisi kita dari Kolisi Indonesia Maju setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi,” urainya.

Menurut Idrus, dalam dunia politik praktis koalisi partai politik menginginkan kemenangan dan diperlukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat.

Lebih lanjut, Idris menuturkan di dalam sistem presidensial dukungan penuh dari partai politik sangat menentukan kesuksesan program-program pemerintah.

Tanpa dukungan partai, maka pemerintah akan sulit mendapat persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

“Jadi regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu coba kalau tidak misalkan di DPR, dukungannya tidak mayoritas, bayangkan membahas APBN, apabila misalkan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR maka yang berlaku adalah APBN yang lalu,” tukasnya.

Dia mengatakan kendala APBN bisa membuat program-program kemungkinan tidak akan jalan sehingga untuk kepentingan politik praktis mau tidak mau dukungan harus lebih besar termasuk untuk pilkada di daerah.

Bantah Kaesang Titipan Jokowi

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjadi salah satu nama yang sempat dijagokan koalisi partai politik KIM untuk maju di Pilkada 2024.

Munculnya nama Kaesang dalam bursa pemilihan kepala daerah disebut tidak lepas dari peran ayahandanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi disebut-sebut menitipkan anak bungunya itu kepada elite parpol di KIM.

Namun, rumor tersebut dibantah oleh Idrus Marham bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memberikan instruksi apapun.

“Sekali lagi Pak Jokowi itu enggak pernah titip, tetapi serahkan kepada proses karena begini kita juga tahu bahwa kalau kita ingin kerja di dalam KIM ini karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan,” ucap Idrus.

Baca juga: Ketua MK Pastikan Sejumlah Perkara PUU Terkait Aturan Pilkada Diputus Sebelum Pendaftaran Calon

Begitu pun komitmen Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, yang tidak pernah memberikan karpet merah untuk seseorang di Pilkada.

Pengalaman Idrus bersama Prabowo selama dua tahun lebih pada Pilpres 2014 membuat dirinya percaya bahwa tidak ada anak spesial, termasuk anak Presiden.

“Kita sudah kenal Pak Prabowo bagaimana ketika membina SuperSemar dulu dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi ya memang ini ciri karakter beliau menghargai prestasi dan kalau pemimpin menghargai prestasi berarti perdebatan konseptual dan menghargai sikap kritis,” urainya.

Di lain kesempatan, Kaesang Pangarep menyatakan siap maju Pilkada Jakarta apabila ada permintaan dari warga Jakarta.

"DKI (Jakarta) kita sambil masih menunggu, saya sendiri seperti yang Gus Imin bilang, masih istikharah tapi ketika ada permintaan dari masyarakat khususnya DKI saya siap untuk melawan Pak Anies Baswedan, saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil," kata Kaesang di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Kaesang juga mengatakan PSI bakal mendukung Ahmad Lutfhi di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah sesuai rekomendasi KIM.

Menurut dia, rekomendasi itu akan disampaikan secara resmi dalam waktu dekat.

“Seperti yang saya bilang sebelumnya Jawa Tengah ini rekomendasi dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Luthfi,” kata Kaesang.