News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak 2024

Megawati: Jangan Ada TSM, Biarkan Rakyat Memilih dengan Sukacita

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Bobby Wiratama
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah (cakada) dalam Pilkada 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyinggung soal adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang terjadi pada Pemilu 2024.

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa saat ini kekuasaan tak digunakan demi kemaslahatan rakyat Indonesia.

"Mulai yang namanya kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, peri kemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024), dilansir YouTube Kompas TV.

Megawati Soekarnoputri menyebut dirinya merasakan hal tersebut.

"Kamu apa gak merasakan sih? Saya merasakan," tutur Megawati.

Ia lantas menegaskan jangan sampai ada TSM dalam pemilihan umum, seharusnya rakyat dibebaskan untuk memilih sesuai dengan kehendaknya.

Menurut Megawati, TSM pada pemilihan umum bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

"Jangan ada TSM, biarkan kita rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Lho orang yang melakukan orang Indonesia lho."

"Berarti apa? Akibat suatu perintah, perintah ini sebenarnya lupa bahwa ini ingin memecah belah bangsa sendiri," ungkapnya.

Ketua Umum PDIP itu lalu mengungkit pembicaraannya dengan eks Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Lho saya bilang, lho, sayang Pak Mahfud enggak ada. Saya kan nanya, 'Sebetulnya saya, terus PDI Perjuangan ini warga negara Indonesia bukan tho?' Pak Mahfud gini-gini (ngangguk-ngangguk). Artinya lha iyalah," ucap Megawati.

Baca juga: Rekomendasi PDIP di Pilkada Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi Dapat Dukungan

Sebagai warga Indonesia, ucap Megawati, artinya boleh ikut pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah.

Ia kemudian meminta supaya tak ada kecurangan pada Pilkada 2024.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini