Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  Megawati Soekarnoputri meminta, agar para calon kepala daerah yang diusung partainya berani melawan ketika mengendus adanya upaya intimidasi serta pengarahan oleh aparat untuk kepentingan penguasa tertentu.

Selain itu, Megawati juga menyinggu bagaimana demokrasi pemilihan langsung di Indonesia banyak dinilai mengalami kemunduran, karena temuan bahwa pemilihan langsung terjadi diiringi intimidasi atas orderan penguasa.

Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidatonya dalam pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). 

Megawagi kepada para calon kepala daerah yang baru saja diberikan rekomendasi dukungan dari PDIP, untuk berani melawan intimidasi.

Baca juga: PDI Perjuangan Umumkan 305 Nama Calon Kepala Daerah, Siapa Saja Mereka? Ini Daftar Sebagian Namanya

"Jadi tadi yang saya kasihin (dukungan), maka kalian berani apa nggak? Ya bicara baik baik aja  pak. Kalau ada yang mau mengintimidasi,  ngomong ‘pak kita ini juga warga loh’. Nanti mulai dari kepala desa. Betul apa tidak?" tegas Megawati. 

Megawati menyatakan dirinya menerima banyak keluhan, bahwa jika Indonesia kini sudah tak lagi berkarakter lantaran penguasanya terlihat mendesain jalannya Pemilu sedemikian rupa.

Keluhan muncul dengan salah satunya upaya menjegal figur-figur tertentu untuk bisa maju bertarung. 

"Jadi udah nggak berkarakter Indonesia. Mana adil makmur ya, kalau penguasanya aja nyuruh ini, musti nggak boleh nih, yang itu nggak boleh jadi tuh. Ini itu nanti yang ono nggak boleh jadi tuh," kata Megawati. 

Presiden Kelima RI ini menyampaikan hal itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah terjadi sebelumnya. 

Megawati mengingatkan dirinya sudah berjuang mengubah Pemilu tidak langsung menjadi langsung. Namun justru dengan Pemilu langsung, terjadi banyak masalah saat ini. 

"Dari Pemilu tidak langsung zaman pak Harto dirubah reformasi, ingat sampai saya juga loh yang jalankan berhasil. Tapi sayanya kalah, karena apa? Ternyata juga dipakai bermanipulasi. Apa manipulasinya? Karena udah ada teknologi, makanya di dalam teknologinya, katanya untuk memudahkan, tapi kalau dipikir (lagi ya belum tentu). Tahu berapa yang ada meninggal itu KPPS, betul apnggak? Loh katanya modern. Apa artinya (modern)? Saya tuh sampe garuk garuk kepala. Ini sebenernya ada yang namanya alat modern apa nggak?" ungkapnya. 

Megawati kemudian bicara apa yang terjadi di India. Penyelenggaran Pemilu di sana bisa berjalan aman cepat tanpa keributan. 

Dia lantas mempertanyakan justru di Indonesia malah terjadi keributan. 

Megawati juga mencontohkan hal lainnya, terkait adanya laporan dari rakyat yang telah mendapatkan intimidasi ketika akan menyalurkan pilihannya dalam Pilpres 2024.

Megawati mengaku, banyak rekan-rekannya di luar negeri menyoroti kondisi Indonesia saat ini.

Menurut Megawati harusnya hal itu menjadi renungan dan bangsa seharusnya malu. 

"Aku bilang aku ketawa aja. Ya kamu bilang gitu ya buat saya ya thank you. Tapi bener loh, masa kita nggak malu orang luar negeri aja bisa ngomong begitu? Artinya mereka tahu bahwa apa? Netralitasnya tidak ada," katanya. 

Lebih lanjut, dengan adanya kondisi tersebut, Megawati lantas menyampaikan keprihatinannya terhadap partai-partai politik yang ada saat ini terkesan tertekan.

Padahal, kata dia, setiap partai politik mempunyai hak untuk mengikuti Pemilu. 

"Loh orang tetangga saya partai sebelah, nggak usah ngomong deh, prihatin loh saya. Buat apa ada partai, jadinya padahal partai itu sah. Dan itu adalah sebuah organisasi partai politik, yang hanya dia boleh mengikuti yang namanya pemilu pemilihan umum secara langsung Apa boleh ormas ikut (pemilu)? Tidak," ujarnya. 

"Hak rakyat mau dikemanakan? Bukan kah yang namanya dalam konstitusi kita, yang selalu saya junjung tinggi, saya sangat merasa punya berkah, (di sana diatur bahwa) Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Jangan lupa loh," kata Megawati.