Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Gubernur Jakarta menyajikan plot twist atau alur cerita yang tidak terduga.
Siapa sangka, Anies Baswedan yang digadang-gadang bakal maju di kontestasi itu malah kandas ditinggal tiga partai pengusung, PKS, PKB dan NasDem.
Padahal elektabilitas Anies di lembaga survei jauh menjulang.
Di sisi lain, pasangan independen Dharma Porengkun dan Kun Wardana malah melenggang mulus di Pilkada Jakarta di tengah kontroversi pencatutan NIK dukungan kepada mereka.
Sedangkan Ridwan Kamil dan Suswono telah resmi dideklarasikan sebagai bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Mereka diusung 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru, Jakarta Maju.
Ke-12 partai politik tersebut adalah:
- Partai Gerindra
- Partai Golkar
- PKS
- Partai Nasdem
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
- Partai Demokrat,
- Partai Amanat Nasional (PAN),
- Partai Garuda,
- Partai Gelora
- Partai Perindo
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Kami, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju, mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin.
Dalam deklarasi ini, ke-12 partai politik tersebut menyatakan kesiapan mereka untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029.
Deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan 12 partai politik pengusung Ridwan Kamil-Suswono. Selain itu, hadir pula Wakil Presiden terpilih RI, Gibran Rakabuming Raka.
Setelah PKS, PKB, dan NasDem bergabung ke KIM Plus, kini hanya tersisa PDI-P dan Partai Hanura. Namun, PDI-P hanya memiliki 15 kursi DPRD DKI Jakarta, sedangkan Partai Hanura tidak mendapatkan kursi.
Untuk mengusung calon gubernur Jakarta, partai politik harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Dengan demikian, jika tidak ada turbulensi politik, Anies Baswedan tak bisa maju di pilgub, termasuk PDIP tidak akan bisa mencalonkan pasangan mereka.
KPU Loloskan Dharma-Kun
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta mengumumkan bahwa Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.
Keputusan mengenai pencalonan Dharma-Kun diambil melalui rapat pleno yang berlangsung hampir delapan jam, mulai pukul 16.00 hingga 23.59 WIB di Kantor KPU Jakarta, Senin (19/8/2024).
"Hari ini, pukul 23.25 (WIB), kami mengeluarkan surat keputusan (SK) KPU Provinsi Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana," ujar Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Dharma Pongrekun menyatakan rasa syukur atas penetapan tersebut. Dengan begitu, ia dan Kun Wardana kini dapat bersaing dengan calon yang diusung oleh partai politik (parpol).
"Kami syukuri dan dinyatakan lolos. Kami sangat bersyukur. Sekali lagi, ini bagian dari kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk menyelamatkan warga Jakarta," kata Dharma.
Abaikan keinginan publik
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai bahwa elite partai politik (parpol) tidak lagi mendengarkan aspirasi rakyat terkait Pilkada Jakarta 2024 yang diharapkan demokratis dan kompetitif.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah berhasil mengamankan dukungan dari 12 parpol untuk Pilkada Jakarta 2024, dengan mengusung pasangan bakal calon (paslon) Ridwan Kamil-Suswono, atau dikenal sebagai pasangan "Rawon."
“Apa yang dikhawatirkan publik agar tidak ada aksi borong partai, ternyata diabaikan oleh elite-elite partai,” kata Lili kepada Kompas.com, Senin (20/8/2024).
“Mereka tidak lagi mau mendengar jeritan hati rakyat agar pemilihan gubernur Jakarta demokratis dan kompetitif,” tegas Lili.
Menurut Lili, elite partai hanya memperlakukan masyarakat Jakarta sebagai objek dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung pada November 2024.
“Sekarang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ditinggal sendirian, padahal perjuangannya penting bagi tegaknya demokrasi dalam Pilkada,” ujar Lili.
Dengan kondisi ini, meskipun PDI-P memiliki 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, partai tersebut menghadapi dilema.
“Jika bergabung, mereka bisa dicibir oleh publik karena selama ini menolak aksi borong partai. Tapi di sisi lain, sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua, mereka tidak bisa mengusung calon sendiri,” kata Lili.