Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengungkap dua pihak yang dianggap merugi buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Pertama adalah mempengaruhi soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus karena ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah saat ini tak lagi harus memiliki kursi minimal 20 persen.
"Kalau mereka mau 'iseng' kan bisa membuat calon boneka, itukan spekulasi dari apa yang terjadi di Jakarta," kata Yunarto dalam wawancara di Kompas TV, Jumat (23/8/2024) sore.
Menurutnya pihak kedua yang dirugikan adalah Kaesang Pangarep.
"Kalau dilihat sampai hari ini sepertinya KIM Plus menyadari cara membuat solid koalisi ini tidak harus dipaksakan UU Pilkada yang kontroversial, dan berdampak pada image negatif Prabowo padahal belum dilantik," ujar Yunarto.
Lebih lanjut Yunarto menilai partai politik yang tergabung dalam KIM Plus sebenernya tidak punya kepentingan memaksakan Kaesang pilkada.
"Golkar, Gerindra, PAN, NasDem masuk memaksakan Kaesang maju lebih banyak mudaratnya, malah dikaitkan dengan politik dinasti," ujarnya.
Tapi Yunarto melihat hal ini berbeda dengan di Pilgub DKI Jakarta.
"Khusus Jakarta agak berbeda sepertinya, ada kesepakatan politik yang terjadi di luar aturan ambang batas yang ada. Dengan deklarasi 12 partai saya ngga tahu, apa ada kompensasi politik bernama menteri, apa ada hitung-hitungan yang ngga ikut barisan KIM Plus akan dikurangi jatah menterinya, itu spekulasi," ujarnya.
Namun Toto sapaanya menduga, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan diusung 12 parpol yang sudah mendeklarasikan diri
"Apalagi mengingat Anies atau Ahok maju. Itu elektabilitasnya jauh lebih tinggi dari RK. Jika mereka terpecah peluang Ridwan Kamil akan semakin mengecil," katanya.
Diberitakan sebelumnya, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa sejumlah konsekuensi.
Diantaranya potensi kemunculan calon baru untuk calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.
Putusan MK itu membuat beberapa parpol di Jakarta bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.