Benny menilai, hal tersebut tidak hanya merusak citra KPU sebagai lembaga independen, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.

"Mengembalikan kewibawaan KPU tidak hanya membutuhkan keputusan yang adil dan sesuai dengan aturan, tetapi juga keberanian untuk melawan intervensi dari pihak-pihak yang ingin menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi demokrasi," tegasnya.

Dia juga mengutip pendapat Walter Benjamin, seorang filsuf dan kritikus budaya Jerman yang memberikan perspektif berbeda mengenai bagaimana kita harus memahami politik dalam konteks lebih luas. 

Benjamin, kata dia, menyadari bahwa politik tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka duniawi, tetapi juga harus melibatkan dimensi yang lebih tinggi, yakni dimensi ilahi.

Dalam pandangan Benjamin, politik yang hanya berfokus pada kekuasaan duniawi cenderung jatuh ke dalam praktik yang hanya mengejar kekuasaan dan kenikmatan semata. 

Benny berpendapat, politik semacam ini berbahaya karena mengabaikan aspek-aspek moral, etika, dan spiritual yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan.

"Dalam konteks kepemimpinan di KPU, pemikiran Benjamin ini mengajarkan bahwa para pemimpin KPU harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus menyadari bahwa keputusan yang mereka buat memiliki implikasi yang luas terhadap masa depan demokrasi Indonesia," ucapnya.

Dia menuturkan, demonstrasi besar-besaran akibat penolakan DPR terhadap keputusan MK adalah cermin ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara yang tidak demokratis dalam proses politik. 

"Demonstrasi ini seharusnya menjadi pengingat bagi KPU bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia. Tantangan bagi KPU adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan independensi mereka di tengah tekanan politik yang sangat kuat," ungkap Benny.

Benny meminta KPU harus memastikan proses politik Pilkada 2024 berjalan adil dan transparan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang mereka pimpin. 

"Inilah saatnya bagi KPU untuk berdiri tegak sebagai benteng terakhir demokrasi yang tidak goyah oleh tekanan politik, tetapi justru menjadi penegak keadilan dan harapan bagi masa depan demokrasi yang lebih baik di Indonesia," imbuhnya.