Sudah 4 Bulan Penjaga Pintu Air Belum Digaji

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 90 operator saringan sampah di pintu air yang berada di lima wilayah DKI Jakarta mengeluhkan tertundanya gaji mereka selama empat bulan terakhir.

Salah satunya Slamet Riyadi (31), operator penjaga pintu sampah otomatis Cawang Kompor. Slamet yang bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) dibawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta, berharap diperhatikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Mudah-mudahan Pak Jokowi memperhatikan nasib kami. Namun ngga ada alasan untuk ngga tetap bekerja," kata Slamet saat ditemui Tribunnews.com ditempat kerjanya, Kamis (16/5/2013).

Slamet menuturkan, dirinya harus mensiasati uang untuk makan sehari-hari dengan mencari sampah-sampah plastik yang tergenang untuk mencukupi kebutuhannya.

"Nyaring sampah plastik aja, dapat dua karung, dijual Rp 20 ribu. Itu juga cuma bisa makan sehari-hari belum biaya kontrakan yang udah tiga bulan nunggak, berasa anak tiri," katanya.

Pria bujang yang sudah bekerja dua tahun belakangan ini menuturkan, sebagai pekerja harian lepas dibawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) masih mendapatkan gaji terakhirnya Bulan Desember 2012.

Sementara itu, Koordinator operator pintu saringan wilayah Jakarta Timur, Achmad Suryanegara, mengatakan sekitar 90  operator pintu saringan sudah tidak menerima gaji yang sebesar Rp 1,5 juta sejak empat bulan lalu.

"Meskipun status kami hanya pekerja harian lepas (PHL), bukan berarti kami bisa diperlakukan seperti ini," kata Achmad.

Achmad bersama rekan-rekan seprofesinya mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum pada Selasa (14/5/2013) siang untuk mempertanyakan tertundanya gaji mereka. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil.

Menurutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan hanya menemui mereka tak lebih dari 10 menit. Itupun hanya meminta nomor kontak dan alamat para operator saringan sampah pintu air.

"Dia hanya minta nomor telepon kami, tapi bagaimana kelanjutan nasib gaji kami itu masih tidak ada kepastian kapan akan dibayarkan," katanya.