Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Praseyo Edi Marsudi sebelumnya memberikan pernyataan bila DKI harus memiliki APBD DKI. Bahkan ia pun sempat menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kamis (19/3/2015) membicarakan nasib RAPBD Tahun 2015.
"Saya mencoba komunikasi dengan gubernur pada Kamis (19/3/2015) saya berfikir secara pribadi. Ini karena saya sadari komunikasikan juga dengan jajaran pimpinan dan ketua fraksi dan komisi untuk coba pakai Perda (Peraturan Daerah). Saya sebagai ketua bertanggung jawab penuh terhadap anggota dewan, karena mereka dianggap penipu permpok dan lain-lain," ungkap pria yang akrab disapa Pras dalam jumpa pers bersama pimpinan DPRD lainnya di Gedung DPRD, Senin (23/3/2015).
Kemudian setelah berkomunikasi dengan jajarannya, dirinya pun mempertimbangkan masukan tersebut untuk menentukan nasib RAPBD DKI.
"Saya putuskan dengan menimbang, melihat, dan merasakan capeknya dari awal saya diputuskan sebagai ketua dewan, tidak ada pekerjaan melainkan ribut. Saya ketua malu, saya minta maaf kepada anggota baru sekitar 70 orang. Meminta menilai salah saya apa," ungkapnya.
Dalam kisruh APBD DKI dikatakan politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan ada tiga masalah antara DPRD dengan pihak eksekutif. Masalah hukum, politik, dan administrasi.
"Saya sudah mencoba kepada gubernur apakah dia bisa bertanggung jawab kalau beliau bicara kepada kita, hari ini bicara apa dan tiga jam kemudian bicara beda lagi. Saya memutuskan mungkin inilah keputusan yang terbaik, dan menghormati keinginan gubernur menggunakan Pergub (Peraturan Gubernur)," ujarnya.
Dengan menolak RAPBD DKI sehinga DKI harus mengeluarkan Peraturan Gubernur, maka dikatakan Pras tugas DPRD hanya pengawas yang tugasnya hanya mengawasi apa yang dikerjakan eksekutif.
"Saya sebagai anggota dewan sudah malu kepada rakyat apalagi etika gubernur kalau bicara tidak bisa dipertanggung jawabkan," katanya.
Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur menyusun anggarannya sendiri sehingga tidak ada lagi tuduhan anggaran siluman yang dimasukan DPRD.
"Kita (DPRD) tidak ngapa-ngapain saja dibilang korupsi, apalagi ngapa-ngapain. Saya akan mengawal kebijakan gubernur yang mungkin nanti anak buahnya nakal, itulah tugas kita," katanya.