Dengan begitu, lanjut Andri, APTB akan hilang sendiri kecuali apabila merek masuk ke dalam rupiah perkilometer dan bekerjasam dengan PT Transportasi Jakarta.
Sementara itu, Direktur Utama PPD, Pande Putu Yasa menjelaskan, saat ini pihaknya masih memproses 600 bus bantuan kementrian Perhubungan. Menurutnya, dalam dua minggu lagi 600 bus tersebut sudah bis beroperasi.
"50 bus diantaranya sebelum dua minggu sudah bisa beroperasi. Sisanya masih proses faktur, penguningan dan STNK," ujarnya.
Untuk proses rupiah perkilometernya, lanjut Pande, pihaknya masih menunggu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk segera menampilkan di e-katalog.
Namun, apabila itu belum dan bus sudah siap, kemungkinan bis mengunakan sistem rupiah perkilometer yang sudah ad sebelumnya yakni Rp 14.000.
"Ntar pakai yang mana ya kita lihat dari PT. TransJakarta. Intinya kami siap membantu," katanya.