Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PERTIKAIAN antar-para pencari suaka di penampungan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat, berimbas diliburkannya Sekolah Dian Harapan, kemarin.
Sekolah yang terletak persis di samping eks Kodim Kalideres yang menjadi tempat penampungan imigran ini pun tidak mengadakan kegiatan belajar mengajar.
Hal itu karena imbas kericuhan sejak sore hingga malam hari. Bahkan, beberapa pelajar yang masih melakukan kegiatan di dalam, pun terpaksa tertahan hingga situasi kondusif.
Salah satu orang tua murid yang anaknya bersekolah di Dian Harapan Kalideres, menyesalkan peristiwa kericuhan ini, yang berdampak pada anaknya tidak bisa sekolah.
Pihak sekolah terpaksa meliburkan karena takut kericuhan berulang.
"Dadakan semalam dikasih tahunya melalui WhatsApp sekitar jam 11 malam," ungkap Tommy, orang tua murid yang juga warga sekitar pengungsian, Jumat (23/8/2019).
Liburnya sekolah, menurut Tommy, baru disampaikan oleh pihak sekolah pada malam hari seusai kericuhan terjadi.
Ia pun berharap pencari suaka dapat segera dipindahkan dari tempat ini.
Ia khawatir keberadaan pencari suaka yang terlalu lama dapat mengganggu kegiatan sekolah.
"Harapannya jangan tempatkan mereka di kompleks perumahan, apalagi di sebelah sekolahan. Enggak bagus untuk dampak sosial dan keamanan," katanya.
Terlebih, saat keributan pecah kemarin sore, masih ada siswa yang berada di dalam sekolah.
Para siswa pun sampai harus diamankan di dalam sekolah dan tak boleh pulang sebelum keributan mereda.
"Karena kalau misalkan timpukan itu kena siswa, karena ini kan sebelahan, siapa yang mau tanggung jawab?" ujarnya.
Nelly (37), warga lainnya, menyebut sejak pengungsi ditempatkan di gedung eks Kodim, para siswa di sekolah tersebut sudah terkena dampaknya.
Salah satunya, para siswa tak diperkenankan pulang sendiri oleh pihak sekolah.
"Murid yang biasanya mereka jalan kaki, sekarang jadi diantar jemput pakai mobil, itu jadi bikin macet."
"Habis mau gimana lagi? Daripada mereka jadi korban salah sasaran," ucapnya.
Sebelumnya, kericuhan sempat terjadi di lokasi penampungan pencari suaka di gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.
Setelah itu, sebagian para pencari suaka memilih menempati trotoar.
Pantauan Wartakotalive.com, sejumlah imigran asal Sudan tak lagi berada di dalam eks Kodim Kalideres yang digunakan sebagai tempat penampungan.
Mereka memilih menempati trotoar di depan eks Kodim Kalideres.
Beberapa barang-barang milik mereka pun sudah dikeluarkan dari gedung itu, dan diletakkan di trotoar.
Imigran asal Sudan ini pun sebagian di antaranya menggelar terpal sebagai alas untuk mereka tidur.
Namun, ada beberapa di antara mereka menggelar alas di ruko-ruko yang tutup dan tak berpenghuni sebagai tempat mereka tinggal.
Sedangkan para imigran asal Afganistan masih menempati eks Kodim Kalideres.
Mereka pun masih melakukan aktivitas seperti biasa, setelah kericuhan yang terjadi kemarin malam.
Suasana di sekitar lokasi pun juga sudah kondusif.
Beberapa petugas kepolisian pun tampak berjaga-jaga di lokasi untuk antisipasi bentrokan.
Sebelumnya, bentrokan antara pencari suaka terjadi di eks Kodim Kalideres, Kamis (22/8/2019) malam.
Keributan terjadi antara Imigran Sudan dan Afganistan karena berebut makanan.
Keributan itu pun sempat membuat beberapa imigran Afganistan pun terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Kini, kondisi situasi di eks Kodim Kalideres sudah terpantau kondusif.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa memastikan status ribuan para pencari suaka yang mengungsi di gedung eks Kodim, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, status mereka di Tanah Air merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Keputusannya di pemerintah pusat karena ini statusnya WNA (warga negara asing)."
"Jadi bukan soal DKI-nya, tapi Indonesia-nya,” kata Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat diminta tanggapan mengenai ribuan pencari suaka yang saat ini masih mengungsi di gedung eks Kodim Kalideres.
Bahkan, pada Sabtu (31/8/2019) nanti, DKI dengan sejumlah instansi terkait bakal melakukan pengosongan gedung tersebut dari para pencari suaka.
Menurut Anies Baswedan, bila pemerintah pusat memutuskan mereka berada di Indonesia, terutama DKI, maka Pemprov akan mempertanyakan lokasi penempatannya.
“Jadi mereka adalah orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia."
"Kalau diputuskan di Indonesia, nanti baru kami berbicara tentang di mananya (lokasi),” jelas Anies Baswedan.
“Saya ini Gubernur Jakarta, jadi ngurusinnya provinsi dan lokasinya saja yang kebetulan bersamaan dengan pemerintah pusat,” tambahnya.
Kata dia, sebetulnya keberadaan mereka telah ditangani badan pengungsi dunia, yakni United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Lembaga ini fokus dalam mengurusi pengungsi yang berada di belahan dunia.
“Seluruh pengelolaan para pengungsi itu ada di tangan UNHCR, jadi kewenangannya ada di sana."
"Sifat dari bantuan kami di Jakarta adalah sifatnya kemanusiaan untuk mengisi kebutuhan dasar di saat UNHCR belum menjalankan (bantuan)."
"Tapi kami harus kembalikan kepada kewenangannya (UNHCR), dan itulah yang sekarang kami lakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) meminta pemerintah memberdayakan pencari suaka sebagai pekerja di Tanah Air.
UNHCR adalah penanggung jawab ribuan pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat.
UNHCR mengaku memiliki keterbatasan membantu para pencari suaka, yang kini hidup di penampungan di gedung eks Kodim Kalideres.
“Kami lihat mereka memiliki keahlian dan kapasitas untuk membantu menghidupi mereka sendiri,” kata Senior Protection Officer UNHCR Julia Zajkowski, saat Rapat Penanganan Pencari Suaka di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8/2019).
"Dan pemerintah bisa merekrutnya sebagai bentuk kontribusi mereka karena telah dibantu hidup di Indonesia,” imbuhnya.
Acara itu dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, pihak Kementerian Luar Negeri, UNHCR, International Organization for Migration (IOM), Dinas Kesehatan DKI, dan Satpol PP DKI.
Menurut dia, UNHCR sedang melakukan kajian jangka menengah untuk mengidentifikasi pemberian bantuan dari lembaga sosial tersebut.
Kajian ini bertujuan menentukan sosok pencari suaka yang rentan, sehingga mereka berhak mendapatkan bantuan berupa uang tunai.
Kata dia, pencari suaka yang rentan ini tidak hanya mendapatkan bantuan.
Mereka juga memperoleh kartu identitas berstatus pengungsi yang dikeluarkan oleh lembaga UNHCR.
“Kami menyadari bantuan yang diberikan ini tidak berkesinambungan untuk kebutuhan mereka selanjutnya."
"Karena itu, kami menyampaikan ide jangka panjang kepada pemerintah untuk memberdayakan mereka,” jelasnya.
Hal itu disampaikan Julia saat menanggapi wacana pengosongan pencari suaka di gedung eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat, Senin (31/8/2019) mendatang.
Bahkan, DKI telah menghentikan bantuan berupa kesehatan, logistik, dan air kepada 1.192 pencari suaka dari berbagai negara di sana mulai Rabu (21/8/2019) malam.
“Kami menyadari bahwa keputusan pemerintah yang akan menutup penampungan pencari suaka di Kalideres pada 31 Agustus 2019 mendatang."
"Untuk itu kami melakukan kajian jangka menengah dan panjang ini,” imbuhnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi lantas menolak permintaan UNHCR supaya pemerintah memberdayakan para pencari suaka di Kalideres, Jakarta Barat.
Kata pria yang akrab disapa Pras ini, keputusan pemerintah merekrut pencari suaka menjadi pekerja, justru menimbulkan polemik baru.
“Orang Indonesia saja masih banyak yang menganggur, kok ini malah minta diberdayakan?"
"Nanti stigma yang timbul justru Indonesia sebagai negara tanpa visa, bebas menerima pekerja asing secara besar-besaran,” ucap Pras, seusai Rapat Penanganan Pencari Suaka di DPRD, Rabu (21/8/2019).
Dalam kesempatan itu, Pras justru lebih setuju agar ribuan pencari suaka di sana dikembalikan ke negara asalnya, alias dideportasi.
Namun, UNHCR sebagai penanggung jawab pengungsi, sebaiknya berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi setempat, mengenai rencana kepulangan mereka ke negara ketiga atau negara asalnya.
“Paling banyak mereka (pencari suaka) ingin pindah ke Australia, ya kami harap lembaga terkait bisa memfasilitasi mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pras juga mempertanyakan legalitas para pencari suaka melalui kartu pengungsi yang diterbitkan UNHCR.
Kata dia, UNHCR harus menggandeng Kantor Imigrasi untuk mengetahui apakah kedatangan mereka legal atau ilegal.
“Harus dicek itu, mereka datang pakai paspor atau tidak?"
"Kan bisa saja mereka masuk ke Indonesia tanpa menggunakan paspor lewat jalur laut atau kapal nelayan,” tuturnya.
Senior Protection Officer UNHCR Julia Zajkowski mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi dalam mendata para pencari suaka di sana.
Bahkan, pihaknya telah mengecek secara seksama dan merinci melalui serangkaian wawancara dan pemeriksaan berkas kepada para pencari suaka di sana.
“Kami melakukan kajian yang sangat teliti mengenai siapa pencari suaka yang berhak mendapat status pengungsi."
"Kami melakukan kajian berdasarkan standar internasional dan nasional yang tercantum di Perpes (Peraturan Presiden) Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri,” ulasnya.
Kata dia, dengan adanya kejadian ini justru lembaganya memaksimalkan koordinasi dengan Kantor Imigrasi.
Sebagai gambaran, dari total pengungsi yang ditangani UNHCR, sekitar 65 persen mendapatkan kartu identitas, sedangkan sisanya 35 persen ditolak.
“Mereka yang ditolak tentu tidak mendapatkan kartu, dan status mereka sudah kami laporkan ke Imigrasi untuk dikembalikan ke negara asalnya,” jelasnya.
Pemprov DKI Hentikan Bantuan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menghentikan bantuan kepada ribuan para pencari suaka di gedung bekas Kodim, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat mulai Rabu (21/8/2019) malam.
Penghentian bantuan itu berupa air, listrik, kesehatan, hingga bantuan makanan.
Kepala Satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, penghentian layanan ini sebagai bentuk sosialisasi.
Kata dia, pada Sabtu (31/8/2019) nanti, pemerintah akan melakukan pengosongan terhadap para pencari suaka di gedung eks Kodim Kalideres.
“Pengosongan dilakukan karena satuan pelaksana dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) telah berakhir.
Kegiatan ini juga dilakukan karena ketidakmampuan kami menunjang bantuan sosial untuk mereka,” kata Taufan saat Rapat Penanganan Pencari Suaka di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Kata Taufan, kegiatan ini dihentikan karena bantuan yang dimiliki oleh DKI dan dari para donatur juga terus menipis.
Bahkan, UNCHR pun mengalami keterbatasan yang sama.
Mereka tidak mampu terus menanggung kehidupan ribuan para pencari suaka di gedung eks Kodim Kalideres.
“Intinya kami sosialisasikan mulai malam ini, dengan harapan mereka bisa keluar dari gedung itu pada Sabtu (31/8/2019) nanti,” ucapnya.
Setelah para pencari suaka itu dikeluarkan dari gedung eks Kodim, maka UNHCR dan IOM yang menanggungnya.
Meski demikian, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan mengenai aktivitas dari para pencari suaka ini.
“Pemprov kemampuannya terbatas, karena itu kami kerja sama dengan semua aspek kemanan, Intelijen, Kemenpolhukam untuk bantu mengawasi,” paparnya. (Joko Supriyanto)
(Joko Supriyanto)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sekolah Diliburkan karena Imigran Tawuran, Oang Tua Murid Minta Pencari Suaka Dipindahkan,