Baca tanpa iklan
"Seharusnya efektif itu bila tidak terjadi banjir. Nah, kalau efektif tapi banjir kan sama saja bohong," ucapnya, Senin (22/2/2021).
Ia pun ragu, Pemprov bisa menyelesaikan pembuatan 300 ribu sumur resapan di tahun 2021 ini.
Untuk itu, ia menyayangkan anggaran Rp 400 miliar yang telah dialokasikan untuk pembuatan sumur resapan.
"Sayang banget, padahal anggaran hampir Rp 400 miliar besok," ujarnya di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Cara Anies Baswedan Tangani Banjir Dikritik Giring PSI
Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir Jakarta, karena lebih memilih menyalahkan pihak lain.
“Jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” ujar Giring, dalam keterangannya, Senin (22/2/2021).
Giring mengutip data BMKG, bahwa status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal sejak Sabtu tengah malam sampai Sabtu petang.
Selama tiga tahun terakhir, lanjut Giring, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilainya tidak pernah mengimplementasikan konsep naturalisasi sungai untuk mengatasi banjir.
“Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan sementara normalisasi sungai dihapuskan. Akibatnya banjir kian memburuk," kata Giring.
Selain itu, menjelang musim hujan, tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.
“Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua,” tambah Capres RI 2024 tersebut.
Alih-alih menjatahkan untuk pencegahan banjir, Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.
“Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal tak perlu. Lihat saja, untuk pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga. Dari sini, Gubernur Anies terlihat tidak mampu menyusun prioritas. Kebutuhan mendesak dinomorduakan, hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan,” pungkas Giring. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunJakarta.com)