Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran geram karena maraknya kasus mafia tanah yang tidak terselesaikan.

Ia mengatakan maraknya kasus itu disebabkan tak terselesaikannya kasus konflik agraria.

Selain itu, faktor lain maraknya kasus mafia tanah karena banyak lahan yang tak didaftarkan di BPN.

"Ini berawal dari banyaknya konflik agraria yang tidak terselesaikan. Lalu banyak lahan yang tak didaftarkan ke BPN," kata Fadil dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin, 18 Juli 2022.

Fadil memaparkan, berdasarkan data dari BPN, pada tahun 2016 hanya 46 persen dari total 26 juta bidang tanah yang telah terdaftar.

Hal itu diperparah dengan menurunnya daya beli tanah oleh masyarakat karena harga yang terus meningkat.

Meski permasalahan menurunnya daya beli tanah masyarakat yang menurun sudah diupayakan melalui program PTSL, praktik kejahatan itu tetap menggurita.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan program PTSL atau perndaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat.

"Program PTSL ini memiliki banyak manfaat seperti mendorong inklusi keuangan. Menjadikan tanah sebagai aset yang bankable, mempermudah akses permodalan, dan sebagainya," papar Fadil.

Baca juga: FOTO Penggeledahan di Kantor BPN Jakarta Selatan, Polisi Bongkar Tumpukan Map Isi Sertipikat Tanah

"Presiden sangat ingin mendorong tumbuhnya perekonomian dan pertumbuhan daerah serta ada juga penerimaan pajak. Tapi dirusak oleh oknum mafia tanah ini," imbuhnya.

Untuk itu, Fadil akan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus mengungkap kejahatan agraria ini.

"Kami di Polda Metro Jaya sesuai dengan perintah Presiden dan Pak Kapolri untuk terus mendukung ATR/BPN di bawah kepemimpinan Bapak Hadi Tjahjanto," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bicara soal kasus mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat BPN.