News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kota Bekasi Disorot, Dana Rp 6M untuk Renovasi Ruang Sidang Paripurna, Rp 6,9M Kunjungan Luar Negeri

Penulis: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

kolase foto Kantor DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur, karangan bunga di Pemkot Bekasi, Ruang sidang paripurna gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur dan . Kota Bekasi terus disorot, mulai dari anggaran karangan bunga Rp 1,1 Miliar, dana Rp 6 Miliar untuk Renovasi Ruang Sidang Paripurna DPRD dan Rp 6,9 miliar kunjungan luar negeri

BBM Naik, Kota Bekasi Malah Kucurkan Dana Rp 6 Miliar Demi Renovasi Ruang Sidang Peripurna DPRD

Ketua DPD Partai Gelora Ariyanto Hendrata mengkritik kebijakan anggaran renovasi ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi.

Fasilitas untuk wakil rakyat itu dinilai masih layak.

Ariyanto mengatakan, Kota Bekasi menganggarkan sebesar Rp 6 miliar hanya untuk memrenovasi ruang sidang paripurna.

"Kami dapat informasi di DPRD sudah dianggarkan di 2022 untuk melakukan renovasi kantor sidang paripurna, menurut kami gedung itu masih layak dan bagus, saya pikir itu sudah sangat representatif," kata Ariyanto, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: PSI Geram Pemkot Bekasi Gelontorkan Anggaran Rp 1,1 Miliar untuk Karangan Bunga 

Para pengambilan kebijakan khusus di DPRD Kota Bekasi menurut dia kurang empati, mengingat masyarakat saat ini dihadapkan pada situasi sulit setelah kenaikan harga BBM.

Anggaran sebesar Rp 6 miliar seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, contohnya pemberian stimulus kepada masyarakat atau UMKM.

"Alangkah tidak elok kalau DPRD malah menganggarkan sebesar itu untuk ruang sidang paripurna, saya menyangkan khususnya ketua DPRD yang mengetuk palu," tegas dia.

Pihaknya meminta anggaran renovasi ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi dapat direalokasi, apalagi di momentum seperti saat ini.

Dana Rp 6 Miliar bisa digunakan Pemkot Bekasi untuk menambal bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak terdata dari pemerintah pusat.

"Bisa direalokasi berdasarkan kesepakatan di lembaga eksekutif melihat situasi kondisi masyarakat yang sulit harus ada empati," ucapnya

"Apalagi ketua DPRD partainya bikin spanduk berpihak ke rakyat, harusnya direalokasi sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang tidak dapat BLT," tambahnya.

Wakil rakyat harus menunjukkan rasa empati, pembangunan gedung sidang paripurna DPRD Kota Bekasi bisa dilakukan jika kondisinya memang perlu dipugar.

"Kami menyatakan sikap apa yang terjadi sesungguhnya kalau berpihak kepada rakyat DPRD harus menunjukkan empatinya jangan mempertontonkan sesuatu yang bukan prioritas," ujar Ariyanto.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini