Baca tanpa iklan
Heru juga mengatakan soal anggaran pengerukan saluran-saluran yang masuk kategori
jangka pendek.
"Yang jangka panjang yang untuk DKI Jakarta, tadi ada pembangunan waduk beberapa waduk untuk situ-situ, termasuk juga pemulihan pompa, termasuk juga revitalisasi kali-kali. Nah itu yang memang program DKI Jakarta dan banyak lagi lainnya," ujarnya.
Baca juga: ASN DKI Sambut Penjabat Gubernur Sambil Bentangkan Spanduk Welcome Home Bapak Heru Budi Hartono
Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selain Heru, dilantik juga Pj Bupati Kepulauan Yapen Cyfrianus Mambay dan Pj Bupati Tolikara Marthen Kogoya.
"Mengangkat Saudara Heru Budi Hartono SE MM sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun," demikian bunyi pelantikan tersebut yang diadakan di Gedung Sasan Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.
Mendagri Tito lalu melakukan pembacaan sumpah pelantikan di depan para
penjabat.
"Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD RI tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus- lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," ucap Tito yang kemudian diikuti Heru.
Baca juga: Resmi Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies, Heru Budi Punya Harta Rp 31,9 M dan Utang Rp 6 M
Setelah membacakan sumpah, Heru kemudian menandatangani berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan pakta integritas.
Setelah itu, Mendagri Tito kemudian menyematkan tanda pangkat dan tanda jabatan kepada Heru.
Diketahui, sebelum menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru menduduki posisi Kepala Sekretariat Presiden.
Sebelum menjadi Kasetpres, Heru juga pernah menduduki jabatan Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Itu terjadi ketika Presiden Joko Widodo masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. (Tribun Network/den/wly)