TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Penghitung Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membeberkan total restitusi atau ganti rugi dalam kasus penganiayaan David Ozora sebesar Rp120 miliar. 

Angka ini diambil berdasarkan penghitungan kewajaran dari tiga komponen yakni ganti rugi atas kehilangan kekayaan, penggantian biaya perawatan medis, dan penderitaan.

Namun kuasa hukum Shane Lukas mempertanyakan penghitungan yang dilakukan LPSK.

Hal ini mereka gali karena khawatir hitung-hitungan tersebut asal-asalan dan hanya didasarkan pada dendam.

"Justru persidangan ini kita mencari kebenaran materiil, artinya kita jangan sampai membuat hitungan yang asal-asal apalagi didasari oleh dendam, ini hanya contoh," kata kuasa hukum Shane Lukas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Tim hukum Shane Lukas menyebut LPSK merupakan lembaga resmi sehingga produk apapun yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. 

"LPSK ini kan lembaga resmi, artinya seharusnya mereka mengeluarkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berarti nanti kami bisa mengajukan second opinion yang mulia," terangnya.

Ketua Tim Penghitung Restitusi LPSK, Abdanev Jova mengaku keberatan atas pernyataan yang dilontarkan kuasa hukum Shane Lukas.

Apalagi menyebut khawatir hitung-hitungan LPSK asal-asalan dan didasari dendam. 

"Saya izin keberatan," kata Jova di persidangan.

Jova kemudian menjelaskan soal perhitungan restitusi oleh LPSK. 

Total restitusi Rp120 miliar itu terdiri dari tiga komponen, yakni: ganti rugi atas kehilangan kekayaan, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, serta penderitaan.

Di antara tiga komponen tersebut, penderitaan memperoleh nilai tertinggi, yaitu Rp118 miliar.

"Terkait penderitaan Rp50 miliar (yang diajukan keluarga korban), tim menilai bukti kewajaran Rp118 miliar 104 juta sekian," ujar Jova.