Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem mendukung pembatasan dana kampanye caleg pada Pemilu 2014. Menurut Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan pentingnya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka rekening caleg. Agar menghindari adanya aliran dana mencurigakan saat kampanye.
"Setuju, caleg kalau fair itu hal yang tepat sehingga ketauan darimana sumber keuangan caleg dari TPPU misalnya, saya setuju rekening caleg dibuka, sehingga dalam kampanye itu terlihat," kata Rio di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (26/5/2013).
Rio mengatakan partainya belum menghitung target dana kampanye yang akan digunakan pada Pemilu 2014. Dana kampanye partai itu akan dilihat dari kebutuhan dasar kampanye yang akan dilakukan oleh partainya.
"Belum ditentukan apakah Rp 1 atau 2 atau 3 triliun tergantung kampanye apa yang kami lakukan, kalau televisi berapa kali naik sehari, tergantung nanti saat dibolehkan UU secara terbuka disitu keliatan, tapi ada kebutuhan mendasar seperti kampanye terbuka diatur KPU," katanya.
Ia juga mengungkapkan sumber dana
kampanye Partai Nasdem itu berasal dari sumbangan kader sendiri, simpatisan maupun perusahaan. Untuk itu, ia memastikan bahwa dana kampanye yang akan dipakai oleh partai pimpinan Surya Paloh ini tidak menggunakan uang haram atau uang negara. Apalagi, partai NasDem saat ini belum berada di pemerintahan.
"Kalau Partai NasDem bukan rolling party atau partai penguasa jadi tidak mungkin kami gunakan dana dengan sebuah kebjkan yang menguntungkan partai kami, semua dana sendiri, tidak ada kongkalikong kekuasaan atau salah gunakan kebjakan karena kami bukan partai penguasa," tegasnya.
Sementara Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menyarankan pembiayaan partai politik dilakukan oleh negara. "Agar parpol jangan menggunakan dana ilegal," katanya.
Rizal mengatakan dengan pembiayaan oleh negara maka parpol dapat bertugas menjaring dan membina kader secara maksimal.
"Jangan kaya sekarang mau jadi anggota DPR pakai dana Rp1-3 miliar, anak muda idealis tidak bisa, dosen-aktivis tidak bisa masuk. Tapi kalau dibiayai negara, bisa masuk (DPR)," katanya.