Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan aksi walkout anggota DPR dari Fraksi PDIP beserta partai-partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di rapat paripurna, Kamis (2/10/2014), dini hari, adalah bukti pihaknya tidak mentoleransi politik transaksional.
Kepada wartawan di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014), Hasto mengatakan pihaknya tidak akan tersandera oleh kepentingan-kepentingan sepihak yang akan mengabaikan kepentingan rakyat.
"Apa yang dilakukan tadi malam itu untuk tidak membuka komitmen sedikit pun bagi ruang transaksional," katanya.
Malam tadi pada rapat pemilihan pimpinan DPR RI, PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura dan Partai NasDem memutuskan walkout karena tidak setuju dengan sistem pemilihan pimpinan DPR yang dinilai merugikan.
Kubu Jokowi-JK bersikeras kursi ketua DPR adalah hak PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif (pileg) 2014, sedangkan UU MD3 mengatur pemilihan pimpinan DPR dilakukan melalui voting.
Karena kalah suara dengan Koalisi Merah Putih (KMP), PDIP dan pendukung Jokowi - JK pun tidak terima sistem tersebut, dan akhirnya memutuskan untuk walk out. Pimpinan DPR akhirnya dimenangkan oleh KMP.
Sebelum PDIP dan partai lain pendukung Jokowi - JK Walk Out, petinggi-petinggi kubu tersebut sempat membuka komunikasi dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono. Namun hal itu gagal dilakukan, dan sampai akhir rapat Partai Demoktrat mendukung KMP.
Hasto mengatakan telah terjadi persekongkolan dalam proses penentuan pimpinan DPR, dan menurutnya masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah.
"Yang disana mengakomodir kepentingan elit, yang disini untuk kepentingan negara," ujarnya.
Namun demikian ia tidak khawatir bila Senayan dikuasai KMP, karena menurutnya sejarah telah membuktikan. Pada 2009 di mana Partai Demokrat sukses mengusung kembali SBY-Boediono dan kader Partai Demokrat, Marzuki Ali memimpin DPR, PDIP masih bisa memenangkan pasangan Jokowi - JK.