Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mochtar Pabotinggi menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meloloskan Komjen Pol Budi Gunawan saat uji kepatutan dak kelayakan calon Kapolri. Menurutnya, sikap DPR itu tidak rasional karena Budi telah menyandang status tersangka.
"Semua kekisruhan ini terjadi karena rasionalitas demokrasi tidak dijalankan. Sudah jelas-jelas Budi Gunawan tersangka tapi DPR meloloskan secara aklamasi. Itu rasional politik yang parah," kata Mochtar dalam diskusi bertema 'Meretas Kegaduhan Politik' yang diselenggarakan oleh Harian Kompas, Radio Sonora dan Kagama di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (21/2/2015).
Mochtar menilai, kegaduhan politik antara KPK-Polri yang terjadi belakangan adalah dibuat oleh satu kubu. Menurutnya, kubu tersebut yang dekat dengan lingkungan kekuasaan.
"Kegaduhan terjadi karena ada upaya satu kubu untuk menguasai semua pimpinan lembaga hukum. Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukan, Kepolisian dan lainnya," tuturnya.
Masih kata Mochtar, kejahatan korupsi bukan saja dilakukan karena adanya deal-deal bisnis. Menurutnya, korupsi juga berpotensi terjadi pada pengangkatan sebuah posisi jabatan seseorang.