TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis mengungkapkan pertemuannya dengan pimpinan DPR yakni melaporkan adanya potensi kerugian negara dari dana bina lingkungan Kementerian BUMN.
"Ada beberapa permasalahan yang kami temukan, yaitu telah ada indikasi kerugian negara," ujar Harry usai melakukan pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).
Harry menjelaskan temuannya itu terletak pada program pencetakan sawah sebesar Rp208,66 miliar, program pembibitan sapi sekitar Rp1,45 miliar dan program pengembangan tanaman sorgum Sebesar 1,68 miliar.
"Ada potensi kerugian negara, yaitu program pengembangan sorgum sebesar 9,97 miliar, program pembangunan rusun 4,22 miliar," ucapnya.
Selain itu, Harry mengungkapkan indikasi kerugian negara juga ditemukan pada pemberian pinjaman langsung terhadap mitra. Total pinjaman itu sebesar Rp4 triliun.
"Kami sudah rekomendasikan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait di DPR RI," katanya.