Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.
Pada sidang Rabu (25/11/2015), majelis hakim, pemohon, dan termohon rencananya menandatangani akta kesimpulan persidangan sebelum diserahkan ke Mahkamah Agung untuk dikeluarkan keputusan.
"Hari ini sidang PK atas putusan praperadilan saudara Hadi Poernomo agendanya mulai 10.00 WIB, agendanya penandatangan akta kesimpulan sidang," kata anggota Biro hukum KPK, Anatomi Muliawan kepada Tribunnews saat dihubungi, Rabu (25/11/2015).
KPK mengajukan peninjauan kembali atas putusan praperadilan yang dimohonkan mantan Dirjen Pajak, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut penetapanHadi Poernomo sebagai tersangka KPK.
Anatomi menilai putusan praperadilan Hadi mengalami penyuludupan hukum, di mana hakim selain membatalkan status tersangka juga memerintahkan KPK menghentikan penyidikan keterlibatan Hadi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia (BCA).
KPK mempermasalahkan ini karena penyidik KPK tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). "Pada UU KPK pasal 40, kami tidak bisa menghentikan penyidikan," ujar Anatomi.