Baca tanpa iklan
"Kalau (di Istana Negara) nggak gaduh dan BG diangkat, maka yang senang kan PDIP," ujarnya.
"Kalau Jokowi tidak pilih BG, apa nggak makin PDIP ngambek," sambungnya.
Menurut Hermawan, Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif penentu kapolri bisa saja mengesampingkan 'intervensi' elit partai pengusungnya, PDI Perjuangan, dan menentukan pilihan sendiri.
Hal itu bisa terjadi. Apalagi, saat ini Partai Golkar pimpinan Setya Novanto terang-terangan memberikan dukungan untuk Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019 mendatang.
Meski demikian, lanjut Hermawan, pergantian kapolri kali ini 'Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu'.
"Kalau mau putus (dengan PDIP), putus aja sekalian. Tapi, saya sulit nebak gaya Jawa Jokowi," katanya.
BERITA REKOMENDASI