Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintah sudah menggagas sistem remunerasi yang bisa lebih menyejahterakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, praktik koruptif masih saja terjadi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Agus Sunaryanto, wakil Kordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) yang didapuk masuk ke tim Satgas bentukan Kemenhub menduga terungkapnya kasus Pungutan Liar (Pungli) di Kemenhub terjadi karena ada tindakan sistematis dari oknum-oknum kementerian.
"Pengawasan juga tidak berjalan dengan baik, saya curiga ini tidak hanya (terjadi) di direktorat tertentu saja,"ujar Agus Sunaryato kepada wartawan, di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarat Pusat, Selassa (18/10/2016).
Pungli di Kemenhub terungkap setelah Polisi melakukan penindakan di kantor Kemenhub pada 11 Oktober lalu.
Pascapenggerebekan oleh Polisi, Presiden Joko Widodo dengan ditemani Kapolri, Jendral Pol. Tito Karnavian secara mengejutkan hadir di lokasi penindakan.
Setelah peristiwa tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya membentuk satgas untuk memberantas pungli, dengan menggandeng ICW yang diwakili oleh Agus Sunaryanto, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Agus Sunaryanto kepada wartawan juga mengaku curiga bahwa Budi Karya tidak percaya anak buahnya sendiri di kementerian.
Oleh karena itu Menhub menggandeng pihak luar seperti ICW dan YLKI untuk membersihkan kementerian tersebut.
"Karena penyelidikannya dilakukan pihak luar, ini sinyal ada sesuatu,"terangnya.