Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Media Australia menyebut Panglima TNI Gatot Nurmantyo memiliki ambisi menjadi Presiden RI.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bereaksi atas kabar tersebut.
"Itu cara tidak bersahabat mereka (Australia) untuk mengadu domba pimpinan kita di Indonesia. Memperkeruh suasana politik di Indonesia," kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (8/1/2017).
Baca: Ketika Australia Serang Balik Panglima TNI dengan Dua Isu
Hidayat menilai sikap Panglima TNI menghentikan sementara kerjasama dengan militer Australia sudah sangat tepat.
Ia pun meminta pemerintah mendukung sikap panglima tersebut.
"Indonesia harus tampil sebagai satu kekuatan yang kompak. Pemerintah, Presiden, Panglima TNI, Menhan harus satu kata mempertahankan kedaulatan Indonesia dan menolak segala bentuk pelecehan yang dilakukan Australia," kata Anggota Komisi I DPR itu.
Baca: Panglima TNI: Bangsa Indonesia Jangan Mudah Terprovokasi
Hidayat juga meminta pemerintah tidak saling membiarkan terjadinya pelemahan yang dilakukan asing terhadap NKRI.
Sebelumnya diberitakan, hentikan kerja sama militer dengan Australia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo disebut sejumlah media Australia berambisi jadi presiden.
Beberapa media Australia menyorot keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer antara TNI dengan Australia.
Baca: Disebut Media Australia Ingin Jadi Presiden, Ini Kata Panglima TNI
Media-media tersebut termasuk seperti Sydney Morning Herald, Fairfax Media, dan Australian Financial Review.
Dalam artikel Sydney Morning Herald yang berjudul 'Why Indonesian General Gatot Nurmantyo Halted Military Ties with Australia', dibahas alasan di balik keputusan tersebut.
Seorang sumber yang tak disebutkan namanya mengatakan pada Fairfax Media bahwa Gatot Nurmantyo sebenarnya memiliki ambisi untuk terjun di dunia politik.
Hal itu terlihat dari keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer dan menarik prajurit-prajurit terbaiknya dari pelatihan khusus militer di Australia.
Semua keputusan itu dilakukan Gatot Nurmantyo secara sepihak, tanpa referensi dari Presiden Joko Widodo.
Gatot Nurmantyo juga seakan membesar-besarkan kasus pelecehan Pancasila dan TNI di publik, yang seharusnya ditangani tanpa harus mengangkatnya ke ranah publik.
"Gatot malah memicu agar kasus ini meledak. Padahal, seharusnya ditangani secara diam-diam," kata seorang sumber tersebut.
"Gatot tampaknya berambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden," katanya.