Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyayangkan sikap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan yang bertindak seolah-olah sebagai pendukung dan atau tim penasehat hukum terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hal itu sejalan dengan permintaan Iriawan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara agar menunda sidang lanjutan Ahok sampai Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Surat itu beredar dikalangan wartawan dan dipertegas Kabid Humas Polda Metro Kombes Argo Yuwono Kamis (6/4).
"Ini kok Kapolda berlagak seperti pengacaranya Ahok, pendukungnya Ahok. Surat permintaan penundaan sidang ini menimbulkan banyak spekulasi dan pertanyaan besar," tegas Andre kepada wartawan, Jumat (7/4/2017).
Baca: Ini Isi Surat Permintaan Kapolda Metro Jaya Soal Penundaan Pembacaan Tuntutan Jaksa ke Ahok
Disampaikan, jika ada permintaan penundaan sidang semestinya datang dari jaksa penuntut umum atau tim pengacara Ahok dan bukan dari Polda Metro Jaya.
Mengenai alasan keamanan di Jakarta, hal itu menurut Andre tidak beralasan. Ia menyinggung aksi demi aksi umat Islam menuntut ditegakkannya keadilan dalam kasus Ahok di Jakarta sama sekali tidak mengganggu ketertiban masyarakat.
"Jangan-jangan Kapolda takut elektabilitas Ahok terus turun lalu menggunakan alasan ketertiban umum. Itu kan alasan yang tidak masuk akal, nyatanya Jakarta aman kok," ucap Andre.
"Tidak salah dong kami mempunyai persepsi demikian, Kapolda minta sidang ditunda karena khawatir elektabilitas Ahok melorot dan kalah dengan Anies-Sandi. Polda Metro harusnya netral dan independen," sambungnya.
Ditambahkan, sikap Kapolda Metro Irjen Iriawan merupakan contoh yang tidak baik bagi profesionalisme dan independensi kepolisian. Semestinya aparat kepolisian menempatkan diri dengan bertindak netral dalam Pilkada DKI.
Bukan sebaliknya, mendukung Ahok dan mengorbankan institusi kepolisian demi seorang Ahok. Andre lantas menyinggung perlakuan Polda Metro terhadap calon wakil gubernur Sandiaga Uno. Sandi pernah tidak menghadiri pemeriksaan dan polisi menyatakan akan memanggil ulang dan memanggil paksa.
"Sikap ini berbeda dengan perlakuan ke Sandi. Di saat Sandi tidak hadir, polisi menyatakan akan memanggil ulang dan memanggil paksa kalau tidak datang. Publik bisa menilai sendiri sikap polisi terkait hal ini," ucap Andre.
"Kami mengkritik ini semua karena kami sayang dengan institusi Polri, kami tidak mau polisi citranya tercoreng. Ingat bahwa polisi milik rakyat Indonesia, polisi seharusnya berdiri diatas semua kepentingan," demikian mantan Presiden BEM Trisakti itu.