Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dipastikan akan maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak.
Namun, hingga kini Khofifah belum mengundurkan diri dari jabatan menteri.
Terkait hal tersebut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap Khofifah segera mendur dari jabatan Mensos.
"Mundurlah. Etiknya. Saya sepakat sama Pak Jusuf Kalla. Saya pikir Khofifah juga akan melakukan itu. Dia mundur," kata Surya Paloh di sela acara pembekalan bakal calon legislator Partai NasDem Ke-1 Untuk Pemilu 2019 dan Pengukuhan Pengurus Wilayah Bappilu Provinsi Kalteng di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (2/12/2017).
Menurutnya, Khofifah tidak perlu cuti.
Meskipun tidak ada kewajiban seorang menteri harus mundur atau cuti, Surya Paloh tetap menginginkan Khofifah tetap mundur.
"Ngga baik itu. Kalau ditanya nasdem bagaimana, ini buka soal menang kalah. Tapi etikanya nanti akan terbangun pasti nanti akan dibilang Khofifah begitu waktunya pas mundur," katanya.
Baca: Lima Cara Mudah Hilangkan Kantung Mata
Baca: Ketua GPNF Bachtiar Nasir: Reuni 212 Akan Diadakan Setiap Tahun
Baca: Delapan Trik Ampuh Buat Atasi Kamu yang Sering Dehidrasi
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sebaiknya Khofifah tidak melakukan rangkap jabatan.
JK meminta Khofifah tak merangkap sebagai Menteri Sosial sambil kampanye untuk memenangkan Pilkada Jatim tahun depan.
“Ya pertama tugas itu [Menteri Sosial] sangat penting, harus berurusan dengan masyarakat dan sebagainya. Kalau sibuk kampanye bagaimana caranya?" kata Wapres.
Khofifah sendiri sudah telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal pemberitahuan dirinya untuk berkompetisi sebagai calon gubernur tahun depan.
Namun, belum diketahui jawaban Presiden apakah mengizinkan Khofifah untuk melakukan rangkap jabatan sambil berkampanye atau memintanya untuk mengundurkan diri.
Sementara, Wapres JK mengaku belum mengetahui substansi surat tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Presiden Jokowi akan mengizinkan Khofifah untuk bertarung dalam Pilkada Jatim.
"Saya belum tahu karena surat itu ditinjukkan kepada Presiden, tapi tentunya Presiden tidak bisa melarang orang untuk ikut pilkada," kata Jusuf Kalla.